admin

admin

alat berat

TNI DATANGKAN ALAT BERAT UNTUK BANGUN JEMBATAN WAISIKA

Badai Seroja yang melanda Kabupaten Alor awal April silam menghancurkan berbagai fasilitas umum, termasuk memutuskan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Alor Timur Laut dan Alor Selatan di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut. Terkait hal ini, TNI Angkatan Darat mendatangkan belasan kenderaan truk serta alat berat untuk membangun kembali jembatan yang putus tersebut. Kenderaan dan alat berat ini didatangkan khusus menggunakan Kapal milik TNI Angkatan Darat, Adri 51 pada Selasa (27/4) dini hari.

Dandim 1622 Alor, Letkol Inf Supyan Munawar, S.Ag, saat ditemui usai upacara penyambutan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Banjir Yon Zikon 13 / Karya Etmaka yang diutus oleh Kepala Staf Angkatan Darat, di halaman Pelabuhan ASDP Kalabahi, mengungkapkan bahwa rencananya tim akan membangun satu unit jembatan di Desa Waisika dengan panjang 14 meter.

“Rencana yang akan dibangun satu titik jembatan yang putus yaitu di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Rencana untuk panjang jembatan yang akan dibangun sepanjang 14 meter. Kami menyadari bahwa pasca banjir ini lebar sungai begitu lebar 40 meter, sehingga mungkin nanti perlu adanya tambahan bronjong untuk memperpendek jarak yang ada di lokasi” ungkap Munawar.

Terkait program ini, Munawar menambahkan bahwa nantinya akan menerjunkan 50 anggota Kodim 1622 Alor juga dibantu oleh aparat Polres Alor serta masyarakat setempat.

“Kami dari Kodim akan mengerahkan sekitar 50, kemudian nanti juga dari Kepolisian juga akan diperbantukan juga, kemudian dari warga masyarakat juga yang selama ini sudah berjalan, terutama dalam pengumpulan batu. Karena material batu ini sangat banyak sekali yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan pemasangan jembatan trail ini”.

Sementara itu Wakil Bupati Alor, Imran Duru, S.Pd, mengungkapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang sudah memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Alor untuk hadir dan membangun jembatan di Waisika.

“Pemerintah dan rakyat Kabupaten Alor mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Satgas Batalyon Zikon 13, yang langsung hadir di pelabuhan ini dalam rangka kegiatan dan membantu pemulihan dan perbaikan infrastruktur, termasuk infrastruktur jembatan yang sementara merupakan akses utama menghubungkan kecamatan Alor Timur Laut dengan Alor Selatan, sehingga dapat memudahkan aktivitas masyarakat, terutama khusus di bidang ekonomi”.

Kapolres Alor, AKBP Agustinus Christmas Tri Suryanto, S.I.K kepada wartawan mengatakan bahwa kehadiran tim dari TNI AD merupakan bukti hadirnya Pemerintah. Menurutnya POLRI, TNI dan Pemerintah Daerah, sejak awal terjadinya bencana terus bersinergi dalam memberikan berbagai bantuan.

“Ini adalah bukti bahwa Negara hadir di tengah – tengah masyarakat. Sejak dari pertama, TNI – POLRI selalu sinergi dalam rangka perbantuan – perbantuan bencana, perbantuan – perbantuan pencarian dari pada korban, dan evakuasi korban, serta saat ini adalah masa – masa pemulihan, masa – masa rehabilitasi, tentunya kami terus bersinergi, TNI – POLRI juga dengan Pemerintah Daerah, kemudian juga dengan segenap masyarakat”.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Alor, Drs. Yulius Mantaon, mengatakan bahwa rakyat Alor bangga dengan TNI AD karena selalu hadir bersama masyarakat dalam masa – masa sulit.

“Rakyat Alor merasa bangga punya TNI Angkatan Darat. Bukan saja hadir ketiga perang, tetapi ketika damai. Ketika kesulitan TNI selalu hadir bersama rakyat. Ini merupakan kebanggan bagi kami” ujar Mantaon. (Seka)

pemkab alor dinilai baik

PEMDA ALOR DINILAI BAIK DALAM PENANGANAN BENCANA

Pemerintah Kabupaten Alor menurut Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, mendapat penilaian baik dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani bencana yang terjadi sejak awal April silam, walaupun lokasi bencana tersebar di berbagai wilayah. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai di Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, Sabtu (24/4).

“Provinsi mengakui Alor penanganan bencana cukup strategis dan juga akomodatif. Kita cukup baik, walaupun kita punya lokasi bencana ini tersebar, tidak sama dengan di kabupaten – kabupaten lain yang fokus. Kita punya kan tersebar. Ada tujuh desa di pantar yaitu tiga nya ada di Kecamatan Pantar Tengah, lalu empatnya ada di Kecamatan Pantar Timur. Itu berat semua. Tersebar. Lalu kita di Pulau besar ini ka nada lagi lima kecamatan, juga tersebar, lokasinya jauh – jauh semua” ungkap Bupati Djobo.

Bupati Djobo juga pada kesempatan tersebut juga memberikan klarivikasi terkait adanya tuduhan bahwa Pemerintah kurang memperhatikan bantuan yang turun ke masyarakat. Dirinya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum mendapat laporan maupun keluhan dari Kepala Desa maupun masyarakat terkait adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk itu Djobo menghimbau agar nasyarakat jangan mempercayai berbagai isu yang beredar.

“Kalau ada yang bilang ada yang dapat telur 1 butir, lalu ada yang bilang dapat lagi mie 1 bungkus, itu akal. Tanya saja Kepala Desa kok” tegasnya.

Djobo juga pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam penanganan bencana Alor. Dirinya berharap kiranya Tuhan juga memberkati semua pihak yang sudah berbuat sesuatu bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor.

“Tentu selaku Bupati saya harus menyatakan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Alor yang kena bencana Siklon ini. Pertama kepada bapak Gubernur, kedua Bapak Presiden, dan juga perangkat yang memberi perhatian kepada Kabupaten ini dari badai siklon ini, termasuk teman – teman TNI, teman – teman POLRI, LSM, Paguyuban, termasuk juga pihak – pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian apa yang sudah dibuat untuk masyarakat Alor ini memperoleh keberkatan dan restu dari Tuhan untuk hidup ini tetap menjadi berkat buat orang lain” (bns)

siswa sma tamalabang

SISWA SMA TAMALABANG TAMPILKAN LEGO – LEGO PADA PELANTIKAN TIGA KEPALA DAERAH

Siswa SMA Negeri Tamalabang tampil memukau membawakan tarian lego – lego dalam acara pelantikan tiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat, pada Senin (26/4) di Aula El Tari, Kupang.

Menggunakan pakaian adat Pantar, tim penari menjadi pengantar saat ketiga pasangan pemimpin daerah memasuki aula El Tari.

Penampilan ini berawal dari janji Gubernur NTT, Viktor Laiskodat saat mengunjungi Tamalabang pada Jumad (23/4) silam, dimana dalam sambutannya dirinya meminta secara langsung kepada tim penari lego – lego dari SMA Tamalabang untuk tampil di ajang pelantikan Kepala Daerah tersebut.

“Saya tadi duduk di sini saya lihat tarian itu, tarian yang sangat heroik, enerjik, ini cirri khas orang Pantar. Orang Pantar ini begitu. Karena itu saya mau disaat bencana ini, besok tanggal 26 April saya akan melantik tiga Bupati, saya tadi minta kalau bisa, adik – adik, anak – anak saya itu kalau mereka mau ke Kupang sebelum saya lantik Bupati, saya mau mereka kasi tunjuk Bupati yang mau dilantik itu bagaimana hidup bersemangat lewat tarian – tarian tadi. Bagaimana tarian – tarian itu memunculkan bahwa masyarakat Alor, masyarakat Pantar, pulau yang terasing yang kadang – kadang baru mau dibangun ini, dia mampu memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya mereka yang baru dilantik sebagai pemimpin, jangan pernah tidur, bergerak terus dengan semangat untuk melayani rakyat ini”. (bns)

gubernur ajak masyarakat

GUBERNUR NTT AJAK MASYARAKAT KORBAN BENCANA UNTUK BANGKIT

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat, dalam kunjungannya memantau langsung kondisi bencana di Pulau Pantar, khususnya di Desa Tamakh, Kecamatan Pantar Tengah, Jumad (23/4) mengajak masyarakat untuk bangkit dari kondisi yang ada.

Menurutnya bantuan Pemerintah pasti akan datang, namun sambil menunggu bantuan, masyarakat juga harus membangun semangat untuk terus berkembang.

“Saya berharap masyarakat di Tamakh, Desa Tamakh ini, yang terkena dampak dari pada bencana siklon ini juga terus membangun semangat, terus berkembang, karena tidak ada pilihan lain buat kita. Kita akan menunggu bantuan, pasti, Pemerintah akan mendesainnya, tetapi juga harus ada semangat dari setiap masyarakat untuk terus berkembang, terus bertumbuh dan terus berubah untuk kita menatap masa depan kita” Kata Gubernur Laiskodat.

Laiskodat juga menyampaikan bahwa melalui bencana ini diharapankan dapat menumbuhkan semangat solidaritas bersama.

“Tentunya kekurangan – kekurangan yang ada terus dibenahi oleh Pemerintah, dan kita harapkan di dalam bencana ini, ini menumbuhkan semangat solidaritas kita, sehingga kita tidak bekerja sendiri – sendiri, kita tidak berada di dalam pengelompokan – pengelompokan yang eksklusive, tapi kita bekerja bersama untuk membangun keluarga, membangun diri sendiri, dan juga mengembalikan seluruh semangat yang pernah patah untuk kembali berjuang, bahwa memang kita memiliki Tuhan, memiliki Allah, yang mampu membangunkan kembali” ungkap Laiksodat.

Dirinya juga memastikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah tetap berdiri tegak untuk melayani masyarakat Kabupaten Alor, khususnya korban bencana.

“Dan saya pastikan bahwa Pemerintah tetap berdiri tegak untuk melayani masyarakat yang ada di Alor”.

Pada kesempatan tersebut Laiskodat juga menyampaikan terima kasih baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, pemimpin agama, TNI, POLRI, dan seluruh masyarakat yang sudah bekerja sama bergotong royong untuk memulihkan kondisi pasca terjadinya bencana. (bns)

dinas p3a

Dinas P3A DAN FORKOM P2HP LAKUKAN PENDAMPINGAN ANAK DI LIPANG

Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut, menjadi salah satu desa terparah yang dihantam banjir bandang akibat Siklon tropis seroja awal April 2021 silam. Di desa ini setidaknya 6 jenazah ditemukan dan 11 lainnya hilang. Tidak hanya itu, puluhan rumah ikut rusak akibat diterjang banjir bandang.

Untuk menghilangkan trauma bagi anak – anak korban bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Alor bersama Forum komunikasi dan Pemerhati Perjuangan Hak-hak Perempuan (Forkom P2HP) Alor mengadakan pendampingan psikologis bagi anak – anak korban bencana di Desa Lipang.

Sophia B. Loro, S.Pd, MM, Kabid Pemberdayaan Perempuan sekaligus Ketua Forkom P2HP saat diwawancara mengungkapkan bahwa beberapa anak terlihat masih traruma namun beberapa diantaranya sudah mulai pulih.

“Beberapa memang terlihat trauma tapi sudah ada beberapa yang sudah mulai pulih, dan kami bersyukur bisa bermain bersama – sama dengan anak – anak” kata Loro.

Disampaikan olehnya juga bahwa saat ini selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Forkom P2HP, ada organisasi lain juga yang berfokus pada pendampingan anak yakni World Vision Indonesia (WVI).

“Kami juga sudah melakukan upaya untuk melakukan pendampingan melalui pelatihan – pelatihan. Kemaren dengan World Vision Indonesia (WVI). Tim akan turun beberapa kali ke Lipang dan mereka akan terus melakukan pendampingan Kami akan menuju ke RW 2 ya, tempat longsor, dan disana juga kami akan lakukan pendampingan untuk anak – anak” katanya.

Dirinya optimis berbagai program ini dapat membangkitkan kembali harapan bagi anak – anak di Lipang.

“Satu hal yang kami rindukan bahwa anak – anak di Lipang dipulihkan oleh Tuhan dan masa depan mereka sungguh ada dan tidak akan hilang. Percayalah untuk anak – anak Lipang, kalian diberkati melalui persekutuan ini”. (bns)

KEMENKEU DAN PEMDA TANDATANGAN KERJASAMA UNTUK OPTIMALKAN PAJAK

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pemungutan pajak Pusat dan Daerah, baik terkait pertukaran data dan juga peningkatan kapasitas perpajakan, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, serta Pemerintah Daerah pada Rabu (21/4) menggelar kegiatan Pendatanganan Perjanjian Kerjasama.

Melalui pendandatanganan ini, Dirjen Pajak dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk saling memberikan data serta dukungan kapasitas dalam kegiatan perpajakan Pusat dan Daerah. Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan akan membantu koordinasi, monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Pada tahun 2019 perjanjian kerjasama telah dilaksanakan di 7 Pemda, tahun 2020 diperluas ke 78 Pemda, dan pada tahun 2021 ini perjanjian kerjasama dilakukan bersama dengan 84 Pemda lainnya, sehingga total peserta perjanjian kerjasama sama saat ini capai 169 Pemda yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Alor, Terince M. Mabilehi, SH, saat diwawancara berharap agar melalui penandatanganan kerjasama ini kedepannya ada kesesuaian data wajib pajak baik di Pusat maupun Daerah.

“Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan pada hari ini bertujuan untuk mengoptimalkan pajak pusat maupun pajak daerah. Dan dari penandatanganan ini diharapkan untuk kedepannya ada kesesuaian data wajib pajak, terutama terkait dengan database seluruh pajak, baik pajak pusat, itu ada PPH, PPN, dan juga pada pajak daerah, itu berdasarkan undang – undang 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu ada 11 jenis pajak yang diserahkan menjadi kewenangan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten / Kota”.

Diungkapkan juga oleh Mabilehi bahwa saat ini Kabupaten Alor membutuhkan petugas pajak yang kompeten.

“Dan khusus di daerah juga tadi ada perwakilan salah satu Bupati menyampaikan juga bahwa daerah membutuhkan peningkatan kualitas SDM Pengelola Pajak Daerah, dan ini di Alor juga sangat dirasakan kita masih butuh petugas pajak yang punya kualitas SDMnya baik, terutama terkait dengan bagaimana melakukan pendataan, perhitungannya, penetapannya, sampai dengan pemungutannya, harus benar – benar transparan”.

Mabilehi pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa saat ini semua jenis pajak telah dionlinekan. Melalui penandatanganan kerjasama ini, dirinya berharap agar sinkronisasi data antara Bappenda dan Kantor Wilayah Pajak di daerah dapat segera dilakukan.

“Untuk kita di Kabupaten Alor, untuk semua jenis pajak ini telah dionlinekan. Yaitu PBB, telah dilaunching oleh Bapak Bupati Alor, Bapak Amon, pada tanggal 22 Desember 2020. Sedangkan 9 pajak lainnya dari BPHTB itu kemaren juga sudah dilaunching pada 17 Maret 2021. Jadi semuanya sekarang online. Tinggal kami dari Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor Wilayah Pajak KPP Pratama untuk wilayah Kabupaten Alor ini bisa mengintegrasikan data samu sama lain”. (Seka)

larangan mudik

PEMERINTAH KELUARKAN LARANGAN MUDIK LEBARAN

Untuk mengantisipasi penyebebaran Covid19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan larangan mudik bagi semua masyarakat pada libur panjang Idul Fitri tahun ini.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah dan Antisipasinya yang diikuti oleh Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, serta beberapa Kementerian dan lembaga terkait lainnya, pada Rabu (21/4) di Mabes Polri.

Rapat tersebut juga diikuti secara daring oleh Wakil Bupati Alor, Ketua DPRD Alor, Forkopimda Kabupaten Alor, dan jajaran terkait lainnya, di Mapolres Alor.

Wakil Bupati Alor, Imran Duru, S.Pd, saat diwawancarai mengungkapkan bahwa walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik, namun Pemerintah Kabupaten Alor tetap akan melakukan langkah – langkah antisipasi di semua pintu gerbang masuk ke Alor, khususnya menyediakan Posko pengecekan kesehatan dan dokumen terkait lainnya.

“Walaupun ada himbauan Pemerintah bahwa tidak boleh lakukan mudik, tapi kan itu tidak tertutup kemungkinan orang – orang yang, misalnya dari luar Jawa mungkin dia akan kembali. Ya itu perlu dilakukan deteksi pada tempat – tempat itu, tempat – tempat keberangkatan maupun keluar masuknya itu. Itu harus diawasi oleh tim protocol kesehatan, tenaga – tenaga yang ada itu harus stand by, sehingga selalu dideteksi itu keberangkatannya. Kan ada istilah OTG ya, orang tanpa gejala, itu kan kita harus pahami itu. Jadi harus diperketat. Pemerintah terus memantau dan bekerjasama dengan tim itu untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan tindakan – tindakan lain yang dapat membantu mempercepat penurunan angka percepatan penyebaran Covid itu” demikian ungkap Duru.

Kepada ASN, Wabup Duru menegaskan agar tidak boleh melaksanakan mudik. Menurutnya saat ini sudah ada pertemuan antara pimpinan OPD dan staf untuk mempertegas larangan mudik tersebut.

“Pemerintah Daerah itu sudah memberikan arahan dalam pertemuan para pimpinan OPD dengan stafnya itu sudah menyampaikan tidak boleh untuk melakukan mudik. Itu dalam rangka untuk membantu tim Covid dalam menjalankan tugasnya”. (Seka)

Page 4 of 13