Berita Terbaru

Berita Terbaru (133)

Heli bnpb

*BNPB TERJUNKAN HELIKOPTER UNTUK DISTRIBUSI BANTUAN* 
 
Dalam rangka mendistribusikan bantuan ke lokasi terisolir akibat bencana siklon tropis seroja di Kabupaten Alor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerjunkan satu unit helikopter. 
 
Pekerja Sosial Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, Masyekh, mengungkapkan bahwa keberadaan helikopter ini untuk membantu mengirimkan logistik yang sifatnya mendesak ke wilayah yang terisolir. 
 
“Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, BNPB, Sudah sekitar dua minggu ini melakukan dukungan dalam hal distribusi logistik melalui helikopter. Tujuannya adalah untuk membantu memudahkan mengirimkan bantuan – bantuan yang sifatnya mendesak dan darurat ke desa – desa yang terisolir karena banyak akses – akses jalan yang terputus. Oleh karena itu di Lapangan Kalabahi ini BNPB mendukung satu unit helikopter plus semua pembiayaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana” ungkapnya. 
 
Disampaikan oleh Masyekh bahwa dalam satu hari helikopter ini dapat menjangkau hingga sembilan desa, dimana total keseluruhan kecamatan yang sudah terjangkau selama helikopter ini beroperasi adalah 11 kecamatan. 
 
“Jangkauan bantuan sudah mencapai 11 kecamatan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Alor. Untuk hari ini ada sembilan desa yang akan dikirimkan bantuan, terutama bantuan yang sifatnya mendesak, bantuan sembako dan bantuan juga dari Pemerintah Republik Indonesia, dan pada hari ini bantuan dari Presiden Republik Indonesia ke sembilan desa – desa pada hari ini” ujar Masyekh. 
 
Keberadaan heliped menurut Masyekh sempat menjadi kendala sehingga helikopter tidak bisa mendarat, namun atas partisipasi masyarakat secara bergotong royong membuat heliped darurat. 
 
“Sejauh ini kendala dari dukungan helikopter tidak terlalu banyak. Mungkin pernah, satu kendala yaitu helipednya belum ada, ternyata dengan masyarakat yang sangat antusias dan bahkan termotivasi bahwa semangat untuk membantu telah ada dari Pemerintah Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat sehingga mereka membantu membuatkan heliped secara bergotong royong”. 
 
Mashyek juga menambahkan bahwa dalam sehari helikopter bisa mengangkut bantuan hingga 300 kilo gram. 
 
“Untuk sekali antar melalui dukungan helikopter ini sekitar ada 40 paket sampai 50 paket atau sekitar 200 sampai 300 kilo”. 
 
Merespon hal ini, Juru Biacara Penanggulangan Bencana Kabupaten Alor, Ferdy I. Lahal, SH, menyampaikan terima kasih kepada BNPB yang sudah memberikan bantuan helikopter. Menurutnya kehadiran helikopter ini sangat membantu dalam mendistribusikan bantuan ke lokasi yang sangat terisolir. 
 
“Kepada Bapak Kepala BNPB, Pak Jenderal Doni, yang sangat luar biasa, ketika tiba di Kalabahi melihat kondisi masyarakat dengan topografi wilayah yang sangat luar biasa yang harus dijangkau dengan helikopter, setelah itu kembali ke Kupang, ke Flores, dan kemudian lewat virtual oleh pak Bupati Alor minta untuk dukungan helikopter dan pak Jenderal, pak Doni, menyerahkan satu helikopter kepada kami yang sudah beroperasi kurang lebih satu minggu lima hari ini, sangat luar biasa untuk membantu kami di Posko menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di daerah – daerah yang tidak terjangkau”. (Seka)

relokasi

SEKITAR 80 KK MASYARAKAT DESA MALAIPEA AKAN DIRELOKASI

Sekitar 80 Kepala Keluarga masyarakat Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan, yang terkena dampak bencana longsor pada awal April silam rencananya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor, Dominius N. Salmau, ST, saat diwawancarai di Malaipea

“Setelah mengamati, mendapatkan informasi dari pihak masyarakat desa, bahwa ada kurang lebih 80an rumah tangga atau KK yang memang harus direlokasi sehingga hari ini kami bersama – sama dengan tim dan juga Balai, dan juga masyarakat, Pemerintah Desa berada di lokasi relokasi untuk pembangunan rumah. Tentu tugas kami adalah memastikan lahan ini clear and clean untuk ditempatkan perumahan” ungkap Salmau.

Lebih lanjut disampaikan juga oleh Salmau bahwa setelah melakukan suvey, ternyata lokasi tersebut masuk dalam kawasan konservasi hutan, untuk itu kedepan sejumlah langkah koordinasi akan dilakukan sehingga wilayah tersebut dapat dibuka untuk permukiman.

“Dan memang setelah dilihat bahwa, dan hasil konvirmasi tim dengan pihak UPT Kehutanan bahwa ini merupakan lahan konservasi dan karena itu kewajiban Pemerintah tentu akan memproses bersama tim sampai kepada pihak yang berwenang untuk bisa mengijinkan pembangunan kawasan perumahan di wilayah Desa Malaipea. Dan tentu kewajiban Pemerintah adalah memastikan sampai melakukan proses sertifikat. Dan setelah dibangun tentu bangunan dan semua sarana ini akan diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan” demikian ungkap Salmau.

Di sisi lain, Anwar Djaha, ST, MT, KTU Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara II, berharap agar kehadirannya langsung di lokasi kali ini dapat melihat langsung kondisi lahan serta memperoleh data yang akurat agar dapat segera diusulkan kepada Pemerintah Pusat.

“ Harapan kami adalah, sesuai pesan pimpinan kami bahwa kalau bisa sekalian turun ini bisa mendapatkan data yang matang, yang sudah bisa dijadikan dasar untuk diusulkan untuk pembangunan rumah khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Dan kami juga mengharapkan kalau bisa dengan kunjungan seperti ini sampai kepada lahan yang direncanakan untuk penempatan relokasi masyarakat yang terdampak mudah – mudahan ini bisa menjadi suatu data yang pasti sehingga data ini kemudian akan diolah di tingkat kami di Balai, kemudian akan diteruskan ke Pusat untuk mendapatkan keputusan”.

Kepala Desa Malaipea, Lazarus Padafing, kepada menyatakan bahwa saat ini masyarakat bersedia untuk direlokasi dan siap untuk menandatangani sejumlah berkas yang disyaratkan. Bahkan menurutnya jumlah ini masih mungkin bertambah mengingat proses pendataan yang masih terus berlangsung.

“Warga masyarakat yang terkenca bencana ini jumlahnya seperti telah disampaikan oleh Bapak Kadis Perumahan Kabupaten Alor, namun bukan hanya itu, sementara data sedang berjalan dan dia bisa lebih dari 100…Sementara warga masyarakat yang mau dipindahkan ke lokasi ini, yang data di tangan kami sekarang 80an, sementara masih data. Dan mereka siap menandatangani Berita Acara, pernyataan, untuk mereka siap pindah ke tempat ini” ungkap Padafing. (Yogan, Man, Seka)

pangdam lipang

PANGDAM UDAYANA KUNJUNGI LIPANG

Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut menjadi salah satu desa yang paling terisolir pasca terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsong di Kabupaten Alor awal April silam. Selain terisolir, koban jiwa terbanyak juga terdapat di desa ini, dimana berdasarkan data Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, menyatakan bahwa terdapat 17 orang di desa ini yang hilang, 5 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Atas kondisi tersebut, Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, pada Kamis (15/4/2021) terjun langsung ke Lipang untuk memantau secara langsung kondisi disana, sekaligus mendistribusikan bantuan logistik.

Menggunakan Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangdam didampingi oleh Bupati Alor, Drs Amon Djobo terbang dari Bandara Udara Mali menuju Lipang.

Saat diwawancara usai kembali dari Lipang, Simanjuntak menyatakan bahwa kondisi di Lipang saat ini sudah bisa diakses dan bantuan sudah bisa masuk.

“Jadi lokasi tadi itu tadinya diinformasikan terisolasi, setelah dapat informasi itu anggota kita sudah langsung berangkat ke sana, dikoordinasikan dengan baik, Pak Bupati, semua, sekarang bantuan sudah bisa masuk, tinggal nanti menunggu bagaimana infrastruktur. Memang agak lama nanti infrastuktur, yang penting sandang, pangan mereka tercukupi” ungkap Pangdam.

Dirinya pada kesempatan tersebut juga meminta agar masyarakat tetap semangat menghadapi bencana kali ini.

“Masyarakat tetap semangat untuk memperbaiki, mudah – mudahan event ini juga bisa jadi moment untuk meningkatkan kehidupan mereka nantinya” kata Simanjuntak.

Sementara itu Wakil Bupati Alor, Imran Duru, S.Pd. saat diwawancara mengungkapkan bahwa saat ini akses ke Lipang sudah mulai dibongkar dan distribusi bantuan sudah mulai masuk.

“Jadi akses jalan untuk menuju ke Lipang itu sudah dibongkar dan bisa tembus. Bantuan juga lumayan lah. bantuan kemaren itu dari Wakil Gubernur bersama ibu Sinode itu juga kemaren sudah ada bantuan yang cukup, kemudian hari ini” ungkap Duru.

Disampaikan juga olehnya bahwa kedepan hal – hal yang masih kurang akan ditangani baik oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun lembaga Pusat lainnya.

“Jadi berbagai kekurangan itu akan ditangani, baik tingkat Pemda Kabupaten maupun Provinsi, dan lembaga – lembaga institusi yang lain yang bisa memberikan bantuan, punya kepedulian terhadap Alor. (Seka, Bns)

data kerusakan

DATA KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALOR SUDAH MASUK KE BNPB

Data kerusakan yang terjadi di Kabupaten Alor akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan angin kencang sudah diserahkan oleh Bupati Alor secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Saat ditemui di Bandara Mali Alor usai kembali dari Jakarta, Kamis (15/4/2021), Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, mengatakan bahwa saat ini baik data awal maupun data detail sudah dibawa ke Jakarta.

“Data awal saya baru serahkan dan saya baru pulang ini. Satu hari saya di Jakarta. Lalu Ibu Belly, data lengkapnya ibu sudah bawa. Untuk Alor data lengkap sudah selesai” demikian ungkap Bupati Djobo.

Disampaikan juga oleh Djobo bahwa penyerahan data ini harus cepat mengingat turunnya bantuan dipengaruhi oleh masuknya data ke BNPB. Setelah data masuk, lanjut Bupati Djobo, tim selanjutnya akan turun melakukan ferivikasi, dan kemudian bantuan segera akan diberikan.

“Ini data pigi habis, terus nanti tim turun, kita verifikasi ulang, terus bantuannya datang. Selesai. Karena ini kan kondisi darurat soalnya. Makanya kita punya data cepat, karena kita takut nanti ada bencana di lain Kabupaten, lain propinsi, orang lupa Alor lagi, kan begitu. Maka cepat kita bawa itu data itu” kata Djobo.

Terkait upaya relokasi, menurut Djobo akan memakan waktu yang lama, sehingga dirinya menyarankan agar bangunan dibangun di lokasi semula namun sedikit bergeser ke tempat yang cukup aman.

“Nah setelah itu lalu apakah mau relokasi atau dibangun di itu tempat. Tetapi kalau relokasi, saya lihat butuh waktu, setelah butuh waktu itu masyarakat mau tidur dimana kalau rumah yang hancur, kan begitu. Nah sehingga kita harapkan, biar saja bangun di tempat yang ada tetapi paling tidak harus ada kejauhan sedikit dari tanah yang longsor maupun tanah yang terbelah. Nah ini kita harapkan yang model seperti begitu” lanjutnya. (Seka, Bns)

siapkan bantuan

PEMERINTAH SIAPKAN BANTUAN PERUMAHAN HINGGA 50 JUTA RUPIAH

Untuk memulihkan keadaan pasca terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Alor, Pemerintah Pusat menyiapkan bantuan dana perbaikan rumah hingga Rp 50 juta.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di Desa Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Kamis (7/4/2021).

Menurut Monardo, besaran nominal Rp 50 Juta akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak parah dan tidak bisa dihuni. Sedangkan untuk warga dengan kondisi rusak sedang akan mendapat bantuan sebesar Rp 25 juta, dan untuk rusak ringan mendapat bantuan sebesar Rp 10 juta.

“Ada juga rumah yang siap jadi, ya, rumah dari pihak PUPR, Rumah Instant namanya, nah, apakah model seperti itu juga mau digunakan, nanti terserah masyarakat. Jadi rumah yang dibangun lagi, atau mungkin rumah yang instant, ini anggaran dari Pemerintah disiapkan setiap unit rumah itu Rp 50 Juta rupiah, dana stimulant. Jadi, untuk yang rusak sedang itu nanti Rp 25 juta, rusak ringannya adalah Rp 10 juta” ungkap Monardo.

Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak sedang dan berat yang tidak bisa ditinggali, Pemerintah Pusat juga telah menyiapkan jenis bantuan lain yang disebut dengan Bantuan Rumah Penghunian, dimana nantinya masyarakan akan diberikan uang sewa rumah dengan nominal Rp 500 ribu/bulan. Uang ini nantinya akan diberikan selama proses pembangunan rumah dikerjakan. Pemberian uang ini ditujukan agar masyarakat tidak perlu tinggal di camp pengungsian selama rumahnya dibangun.

“Warga yang masih berada diatas seandainya tidak memungkinkan mereka berada di pengungsian mereka nanti diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan bantuan biaya sewa rumah, jadi tidak perlu harus membangun camp pengungsian atau apa namanya, tempat pengungsian atau membangun sementara. Jadi selama nanti warga yang rumahnya rusak berat itu tidak atau belum mendapatkan, rumahnya belum selesai, maka dari Pusat, ya, atas perintah Bapak Presiden memberikan bantuan. Salah satu, apa namanya, metodenya adalah masyarakat dikasi uang untuk sewa rumah, ya sewa rumah, sampai nanti rumahnya itu selesai. Nah kalau diatas ada 10 rumah, di bawah ada 43 rumah, maka nanti pembangunannya bisa dikerjasama, Pemerintah Daerah dibantu TNI / POLRI, sehingga tidak lama rumahnya bisa selesai…..Nah masyarakat yang rumahnya rusak berat, ya, dan juga rusak sedang, tidak bisa lagi ditempati, maka mereka kita berikan bantuan dana penghunian namanya, ya untuk sewa rumah, ya” lanjut Monardo.

Pada kesempatan tersebut Monardo juga meminta agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ataupun wilayah rawan longsong harus segera direlokasi, namun proses ini harus melibatkan masyarakat.

“Masyarakat harus dilibatkan dari awal. Kalau mereka mau direlokasi, relokasinya dimana, ya karena kalau salah menempatkan relokasi nanti masyarakat tidak mau menempati rumah yang sudah dibangun nanti kasihan nanti. Jadi komunikasi dengan masyarakat dan juga perwakilan tokoh itu penting sekali” ujar Monardo.

Kepada Pemerintah Kabupaten, Monardo berpesan agar segera memberikan laporan yang akurat kepada tim Satgas penanggulangan bencana.

“Dan tidak boleh ada duplikasi nama, ya, karena kalau ada duplikasi nama, nanti ada ferivikasi dan validasi dari tim dari Pusat, ternyata ada dokumen yang tidak sesuai, nanti akan menghambat, akan memperlama, ya. Jadi dari sekarang harus jujur, melaporkan apa adanya. Tidak boleh ditambah – tambah, dan juga tentunya tidak boleh dikurangi. Ya, jadi Kepala Desa, RT/RW, Camat, dibantu oleh unsure TNI dan POLRI di daerah untuk ikut membantu mengawal, ya, sehingga dokumen yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor kepada Pemerintah Pusat itu betul – betul akuran nanti” pukasnya.

Untuk mempercepat proses evakuasi korban, Pemerintah Pusat, menurut Monardo, telah menganggarkan untuk menyediakan alat berat.

“Nah kemudian untuk mempercepat proses evakuasi sebagaimana yang diperintahkan Presiden Jokowi, ya ini ada Dirjen SDA (Sumber Daya Air) dari PUPR mewakili Pak Menteri PUPR, Pak Jarot yang sudah menyiapkan beberapa alat berat. Jadi nanti tinggal Pak Bupati memobilisasi alat itu ke lokasi, ya, termasuk juga untuk mungkin apa, membuka jalan ya. Jadi alat berat yang ada secepat mungkin 16 orang sekarang tinggal ya, 16 orang di wilayah kampung ini yang belum ditemukan harus segera ditemukan. Kalau sudah ditemukan, ya, dimakamkan sesuai dengan agama, nanti proses identifikasi bisa berlanjut nanti” kata Monardo. (Seka)

Page 4 of 10