Berita Terbaru

Berita Terbaru (133)

Photo by : John Dael, Diskominfo

 

Bupati Alor, Drs. Amon Djobo mengundang Para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta para pemangku kepentingan yang terdiri dari Pihak Pimpinan Agama, OPD terkait, Pihak Bandara-Mali, PT. Pelni, ASDP, dan para wartawan menggelar rapat pemecahan masalah Virus Corona atau Covid-19 di ruang kerja, Jumat (20/3/2020) pagi.


Rapat yang dipimpin Bupati Djobo bersama Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH tersebut, setelah mendengarkan satu per satu pendapat dari para peserta, maka diputuskan beberapa hal, antara lain:
1) Dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Virus Corona Tingkat Kabupaten Alor Tahun 2020 yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ferdy I. Lahal, SH dan Pusat Administrasi Kegiatan berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
2) Dinas Pendidikan Kabupaten Alor akan mengeluarkan surat kepada sekolah-sekolah untuk siswa-siswi dirumahkan, artinya: diliburkan tapi tetap belajar di rumah dan tidak melakukan aktifitas rekreasi yang melibatkan banyak orang berkumpul.
3) Pihak Rumah Ibadat dapat menghimbau kepada umat atau jemaat agar mencegah atau menghindari penyebaran virus corona.
4) Masyarakat juga diminta agar tetap tenang dan jangan terlampau cemas sehingga memunculkan gejala penyakit lain yang mampu mengakibatkan kematian.
5) Pihak Media Masa diminta agar memberitakan informasi yang akurat sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah warga (hoax).


Menanggapi kesimpang-siuran berita tentang terindikasi satu hingga dua orang diduga tertular virus mamatikan tersebut, Bupati Djobo mengklarifikasikan, bahwa: Pasien Dalam Pengawasan tersebut memang sedang diisolasi di RSUD Kalabahi, namun belum bisa dipastikan apakah itu gejala corona atau penyakit lain seperti: paru-paru atau maag kambuh.


Satu hal yang pasti adalah pasien seorang perempuan dari salah satu instansi vertikal tersebut baru kembali bertugas dari luar daerah dan sempat dirawat di rumah dan setelah itu baru dirawat di RSUD Kalabahi dan kedatangannya melalui jalur udara atau pesawat terbang Senin (16/3/2020) dan tidak melalui jalur laut KM. Sirimau seperti diwartakan sejumlah media lokal on line.


Bupati Dua Periode ini juga berterima kasih kepada Pihak Gereja Protestan (PGI) dan Katolik (KWI) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyuarakan dan mengambil langkah-langkah antisipatif kepada umat.


Juga kepada Pihak Bandara dan Pelabuhan Laut yang telah melakukan tindakan-tindakan nyata di lapangan, seperti: penyemprotan antiseptik di lokasi kerja dan check suhu badan ketika kedatangan atau keberangkatan penumpang.


Pihak Pemerintah Daerah bersama DPRD Alor membuka sekretariat di Dinkes Alor, sekaligus membantu peralatan medis dan juga membuka Dompet Kemanusiaan bagi setiap orang yang ingin menyumbang.


Menanggapi pertanyaan wartawan soal dua orang yang diduga terinveksi corona di Moru, Kecamatan ABAD, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Maya,-demikian biasa disapa membenarkan hal tersebut, bahwa kedatangan dua orang luar tersebut belum bisa disebut terinfeksi, tapi dalam pengawasan dan seorangnya sudah kembali ke Labuan Bajo, Manggarai Barat dalam keadaan sehat-walafiat. (JD, Diskominfo)

WhatsApp Image 2020 03 16 at 11.40.17 1

MCA, Senin (16/03/2020). Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek, SH membuka dengan resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Alor Tahun Anggaran 2019. Dalam Sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa Kabupaten Alor ini masih mempunyai banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi baik itu angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dll. Beliau berharap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dapat benar-benar membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dan mewujudkan Visi Misi Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar dan Tujuan Pembangunan di Kabupaten Alor ini dan juga bekerja untuk menyusun catatan-catatan strategis yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah pada Paripurna berikutnya. 

Adapun juga dalam Sambutan Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan semoga dengan adanya Rapat Paripurna ini kita semua dapat menemukan solusi dan masukan yang baik diantara persoalan dan masalah-masalah yang terjadi, maupun pikiran-pikiran cerdas dalam melakukan pembangunan daerah ini. Beliau juga mengatakan bahwa mari kita mulai membangun Alor dengan meletakan kemandirian kepada masyarakat dan juga mengharapkan dukungan penuh dari DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

Melalui penyampaian LKPJ Bupati Alor ini Beliau atas nama Pemerintah Daerah juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat sebagai penopang utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan kepada Pemerintah Provinsi atas setiap bantuan dan perhatian yang diberikan terkhusus kepada Pimpinan bersama seluruh Anggota Dewan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Alor atas kerja sama dan dukungan serta kontribusi pemikiran cerdas yang telah diberikan selama tahun 2019. Atas nama Pemerintah Daerah Beliau juga menyampaikan terimakasih kepada semua elemen serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Alor yang telah berpartisipasi secara aktif dalam seluruh agenda pembangunan Daerah Kabupaten Alor sehingga penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Kemasyarakatan di daerah ini dapat terlaksana dengan baik. Beliau juga mengajak kita semua dengan semangat kebersamaan menuju perubahan, mari kita semua berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Alor dengan kerja keras dan kerja cerdas memberikan pelayanan, pengayoman dan harapan kepada masyarakat dalam kerangka perwujudan dan misi daerah untuk mencetak Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar. Akhir kata beliau mengatakan bahwa, tidak ada mawar yang tak berduri begitu juga tak ada masalah tanpa penyelesaian. Jika kita senantiasa berbuat baik maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan hal-hal yang baik.

Semoga Tuhan Menyertai dan Memberkati kita Semua.

SENSUSMaliang, Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pantar Tengah dilangsungkan Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Pantar Tengah ini dihadiri pula oleh pejabat dari BPS Kabupaten Alor juga pejabat di lingkup Kecamatan Pantar Tengah.

Dalam sambutannya Camat Pantar Tengah Manoak Boling Sau, ST mengatakan bahwa pelaksanaan SP2020 didasari pada UU 16 Tahun 1997 tentang Statistik juga PP 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik serta Rekomendasi PBB mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2020. SP2020 merupakan Sensus Penduduk ketujuh yang dilakukan sejak tahun 1961. SP2020 ini bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran dan karakteristik penduduk Indonesia sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pemerintah.

Kita bersyukur karena pelaksanaan SP2020 ini juga telah mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga lebih memudahkan kita dalam mengisi data kependudukan secara mandiri dimana data tersebut tetap mengacu pada data administrasi kependudukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar untuk pendataan penduduk secara lengkap.

Lebih lanjutkan dikatan bahwa kunci sukses pelaksanaan SP2020 ada di tangan bapak-bapak Kepala desa beserta seluruh perangkat desa untuk itu sebagai Camat Pantar Tengah, saya instruksikan kepada seluruh kepala desa hal-hal berikut : sebarluaskan informasi mengenai SP2020 kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu petugas BPS untuk memasang alat peraga sosialisasi/publisitas SP2020, ajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan SP2020.

Kegaiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan simulasi SP2020 yang dilakukan langsung oleh staf dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor dengan melibatkan seluruh peserta yang hadir. Pada kesempatan tersebut, perwakilan BPS Kabupaten Alor mengatakan bahwa untuk melakukan sensus secara mandiri maka diperlukan data dukung seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga juga Akte Perkawanian.

DSC 0419Maliang, Camat Pantar Tengah Manoak Boling Sau, ST memimpin langsung Upacara Bendera yang dipadukan dengan Apel Kesadaran Korpri di lapangan upacara SMP Negeri Muriabang senin 17 Februari 2020. Upacara senin yang dipadukan dengan Apel Kesadaran Korpri tersebut, dihadiri oleh Siswa/siswi SMP Negeri Muriabang dan seluruh ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Pantar Tengah.

Dalam arahannya Camat Pantar Tengah mengatakan bahwa Apel Kesadaran Korpri merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tanggal 17 pada setiap bulan, kenapa harus dilakukan setiap bulan ? karena esensi dari Apel Kesadaran Korpri sesungguhnya adalah menyadarkan kita sebagai ASN dari segala bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan etika, kaidah serta norma-norma yang berkitan dengan ASN. Jika selama ini ASN di wilayah Pantar Tengah malas, maka melalui apel kesadaran ini kita berhenti dari sikap kemalasan dan mulai untuk bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan oleh negara kepada kita. Jika selama ini banyak ASN yang bertugas diwilayah ini menghabiskan sebagian besar waktunya di Kalabahi maka melalui apel kesadaran ini kita stop untuk berlama-lama dalam meninggalkan tugas dan tanggungjawab.

Dalam kaitan dengan itu maka pengawasan terhadap Disiplin ASN akan mulai diperketat. Dan saya akan memulai itu dari staf yang bertugas di Kantor Kecamatan Pantar Tengah. Sehubungan dengan Disiplin ASN tersebut maka saya selaku Camat Pantar Tengah telah menyampaikan surat panggilan I kepada salah satu ASN di Kantor Kecamatan Pantar Tengah yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan akan diperiksa pada hari Kamis 20 Februari 2020 yang akan datang.

Lebih lanjut Boling Sau mengatakan masih terkait dengan Disiplin ASN, pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 saya juga menerima surat Permohonan Penertiban ASN Pendidikan Menengah Alor. Surat dengan nomor : 420/46/PK.Alor/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 pada intinya meminta bantuan Pemerintah Kecamatan Pantar Tengah untuk melakukan Penertiban ASN Dikmen Alor atas nama saudara Musa Antonius Waang, SPd mantan Kepala SMK Negeri Muriabang yang sudah dimutasikan ke SMA Negeri 3 Kalabahi sebagai Guru Mata Pelajaran berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT nomor : 897/231/PK/2020 tanggal 20 Januari 2020. Inti dari surat permohonan tersebut adalah mengeluarkan saudara Musa Waang dari ruang Kepala SMK Negeri Muriabang sehingga Kepala SMK Negeri yang baru bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Dalam hubungannya dengan persoalan tersebut, saya sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk datang ke rumah jabatan Camat untuk membicarakannya secara baik-baik. Namun yang bersangkutan tidak mengindahkan permintaan Camat, maka hari ini saya keluarkan Surat Perintah kepada Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban bersama dua anggota Pol PP Kecamatan Pantar Tengah untuk mengeluarkan saudara Musa Waang dari Ruang Kerja Kepala SMK Negeri Muriabang dengan tetap mengutamakan tindakan persuasif, namun jika tidak ada kerja sama yang baik dan bila dipandang perlu maka lakukan upaya paksa untuk mengeluarkan saudara Musa Waang dari ruang kerja Kepala SMK Negeri Muriabang. Lebih lanjut Camat Pantar Tengah menyampaikan bahwa sebagai ASN, kita harus patuh terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku. Dan harus diketahui bahwa jabatan adalah kepercayaan sehingga apabila pimpinan merasa kepercayaan yang diberikan itu perlu ditinjau kembali maka sebagai ASN kita wajib patuhi itu. Jika tidak mau maka baut sekolah sendiri, angkat diri sendiri dan atur diri sendiri. Tetapi selama saudara masih berada di kolong langit NKRI maka wajib hukumnya untuk mentaati segala peraturan yang berlaku. Apalagi akibat dari perbuatan ini justru merugikan siswa yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Saya tidak akan main-main dalam menegakan aturan Disiplin PNS yang ada di wialayah ini.

Mengakhiri arahannya, Camat Boling Sau tetap mengharapkan agar kekompakan dan kerjasama dari seluruh ASN yang bertugas diwilayah Pantar Tengah harus tetap terjaga. Hindari hal-hal yang menyusahkan diri sendiri, jadilah teladan yang baik bagi masyarakat dimana kita berada jangan justru ASN jadi biang atau dalang persoalan. Kegiatan Apel Kesadaran Korpri akan dilakukan setiap bulan dan tidak dipusatkan di ibu kota Kecamatan akan tetapi akan kita lakukan secara bergilir di semua sekola/UPT yang ada di wilayah Pantar Tengah. Untuk bulan Maret 2020, Apel Kesadaran Korpri akan dipusatkan di SMP Negeri Mauta. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh Pimpin UPTD yang ada di Kecamatan Pantar Tengah baik UPTD Puskesmas, Poskeswan juga UPTD-UPTD Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK untuk mengarahkan seluruh staf ASN agar terlibat dalam Apel Kesadaran Korpri yang akan datang.

Setelah Upacara Bendera dan Apel Kesadaran Korpri, dilanjutkan dengan tatap muka Camat Pantar Tengah dengan seluruh Guru di wilayah Kecamatan Pantar Tengah di Aula Kecamatan Pantar Tengah untuk membicarakan persiapan mengahadpi Ujian baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK.

 Pelaksanaan Penertiban ASN

Secara terpisah Kasie Trantib Kecamatan Pantar Tengah Ismail Biat ketika dihubungi melalui phone cellnya mengatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah bapak Camat Pantar Tengah, maka pihaknya bersama anggota Pol PP Kecamatan Pantar Tengah telah melakukan penertiban ASN atas nama Musa Antonius Waang, SPd. Dalam Surat Perintah bapak Camat tersebut beliau tetap mengharapkan upaya persuasif namun bila yang bersangkutan tidak kooperatif maka lakukan upaya Paksa jika perlu angkat dengan kursi-kursi, tegas Biat. Lebih lanjut Biat mengatakan bahwa pada awalnya yang bersangkutan menyampaikan alasan-alasan mengapa ia tidak mau meninggalkan ruang Kepala SMK Negeri Muriabang, tetapi sebagai Penerima Perintah bapak Camat, maka saya tetap melaksanakan perintah bapak Camat dengan tetap membawah yang bersangkutan keluar dari ruang Kepala SMK Negeri Muriabang tanpa ada perlawanan.



LANTIK

HUMAS SETDA ALOR, Kalabahi – Pelantikan pejabat struktural adalah suatu hal yang normal dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah dalam rangka penataan sistem pemerintahan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Demikian tegas Bupati Alor, Amon Djobo dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Alor usai melantik Oktovian Natalian Kamaukari sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, di Aula Tara Miti Tomi Nuku Kantor Bupati Alor, Selasa, (3/12/2019).
Oleh karena itu, lanjut Bupati Alor, pelantikan pejabat baru untuk menempati jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan pejabat lama merupakan hal normal yang perlu dilaksanakan, apalagi sistem pada bidang tersebut tidak berjalan lancar.
“Teman-teman ingat bahwa pelantikan hari ini bukan karena unsur politik, bukan karena tidak mendukung saya dan Bapak Imran tetapi yang bersangkutan harus diganti sebab ia bekerja tidak sesuai aturan, tidak jujur dan tulus untuk bangun daerah ini. Pelantikan ini juga adalah pembelajaran bagi semua pejabat, Kerja harus sesuai sistem yang diatur oleh regulasi bukan kerja sesuai keinginan pribadi, kerja harus jujur, tulus dan mencintai daerah ini, jika kerja hanya mau merusak daerah ini maka saya ganti,” tegas mantan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor.
Bidang Kedaruratan dan Logistik, menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Alor merupakan urat nadi pada BPBD Kabupaten Alor yang berkaitan erat dengan penanggulangan bencana daerah sehingga sistem pada bidang ini benar-benar harus berjalan sesuai regulasi agar pelayanan kemasyarakatan dapat terlaksana secara baik dan lancar.
Lebih lanjut, ia tegaskan pada tahun 2016 bidang ini mengelola anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 35 miliar untuk bantuan pembangunan kerusakan akibat gempa bumi 2015 baik itu kerusakan ringan, sedang maupun kerusakan berat. Namun, kata Amon Djobo, penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tidak dapat disampaikan karena belum dilakukan pembayaran terhadap hak beberapa rekanan atau pihak ketiga yang telah melakukan pembangunan perumahan bantuan gempa bumi.
PPK, kata mantan Staf Bappeda Kabupaten Alor, tidak memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beberapa kali PPK telah dipanggil untuk rapat bersama FORKOPIMDA yang dipimpin oleh Bupati maupun Wakil Bupati untuk mendengar hasil evaluasi maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi tidak pernah hadir.
Seharusnya PPK menyampaikan laporan detail terkait pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari anggaran tersebut terkait rekanan mana yang dapat diselesaikan haknya karena dokumennya sesuai aturan dan mana yang tidak sesuai aturan agar bisa dicari jalan terbaik untuk penyelesaiannya. Akan tetapi tidak pernah ada laporan secara detail kepada Bupati Alor.
Persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan oleh PPK mengakibatkan terjadinya pembebanan anggaran Pemerintah Pusat yang terbawa hingga anggaran tahun 2019. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Alor, sehingga Pemerintah Pusat telah memberikan peringatan untuk tidak membantu Pemerintah Kabupaten Alor jika terjadi bencana alam di Kabupaten Alor.
“Ini persoalan berat, jika hari ini, besok atau lusa ada kejadian bencana alam maka kita yang akan membiayainya karena Pemerintah Pusat tidak akan memperhatikan. Apabila hal ini terjadi maka anggarannnya kita dapat dari mana sedangkan APBD kita telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kemasyarakatan lainnya”, ungkap Bupati Dua Periode.
Penyelesaian persoalan ini, menurut mantan Staf Ahli Bupati Alor bidang Politik dan Hukum telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 1 miliar lebih yang digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas ke Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Anggaran daerah habis terpakai untuk penyelesaian persoalan ini tetapi hasilnya tidak pernah terlaksana.
“Penyelasaian persoalan ini juga dijadikan barang dangangan, karena setiap saat mereka lakukan perjalanan dinas secara bergerombol ke Jakarta dengan alasan untuk penyelesaian persoalan, tapi hasilnya tidak ada. Uang daerah hanya pakai untuk jalan-jalan, ini uang rakyat bukan uang milik pribadi atau uang keluarga sehingga pakai seenaknya saja,” ujar Djobo kesal.
Menyikapi hal tersebut maka, PPK yang juga Kepala Bidang harus diganti, tegasnya, sehingga pejabat baru dapat bekerja secara baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk itu, Saudara Oktovianus Kamaukari dipercayakan untuk mengeban tugas dan tanggungjawab menggantikan pejabat lama pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Alor.
“Saudara Vian, ingat bahwa kepercayaan yang saya berikan ini harus dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab. Segera selesaikan persoalan pada bidang tersebut. Kerjalah sesuai sistem yang diatur dalam aturan perundang-undangan”, ujar Bupati Djobo mengingatkan.
Mendasari hasil Penilaian Tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 November 2019 dan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM. 821.2/1442/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pengawas dan Administrator dalam lingkungan Pemerintah Daerah tanggal, 29 November 2019 maka Oktovianus Natalian Kamaukari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor dilantik sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, yang dimutasikan sebagai Staf Pelaksanan pada Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor.
Pejabat yang dilantik didampingi Pendamping Rohani Ibu Pendeta Samulina Grimu, STh dan dua orang saksi yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Alor Muhammad Bere, dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor Thomas Edison Adang.
Hadir pada acara tersebut antara lain Forkopimda tingkat Kabupaten Alor, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. (Edy Kaful)

forkopimda2

Kalabahi, Humas Alor. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalani perayaan Natal 25 Desember 2019 dan menyambut Tahun Baru 2020, maka Pemerintah Daerah melakukan Rapat Kerja bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi terkait.

forkopimda

Rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Alor (Senin, 02/12) dihadiri Wakil Bupati Alor Imran Duru, S.Pd, M.Pd, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H, Kepala Kejaksanaan Negeri Kalabahi Pipiet Suryo Priarto Wibowo, SH, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Alor AKBP Dermawan Marpaung, S.I.K, M.Si, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1622 Alor Letnan Kolonel (Infantri) Sofyan Munawar, S.Ag, Kepala Pengadilan Agama Kalabahi, Kepala Dinas Pemerintah Desa Muhammad Bere, SH, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor Ripka S. Jayati, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Alor Arifin Juma, S.Pi, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Arbay Koho, S.H, M.HUM, Kepala Pertamina Cabang Kalabahi, Kepala PLN Cabang Kalabahi, Kepala Depot Logistik (Dolog) Kalabahi, Kepala ASDP Kalabahi dan PDAM Nusa Kenari.

forkopimda1
Bupati Alor Drs. Amon Djobo saat membuka rapat kerja mengharapkan Forkopimda dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan dalam perayaan Natal 25 Desember dan Tahun Baru 01 Januari 2020.
Pengamanan yang dimaksudkan lanjut Bupati Djobo tidak hanya pada aspek ketentraman dan ketertiban (Kamtibmas) lingkungan masyarakat tetapi berkaitan pula dengan Penerangan Listrik saat Perayaan Natal, Transportasi Angkutan Laut, Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) terutama minyak tanah dan juga kestabilan harga sembilan (Sembako).
Terkait pengamanan Kamtibmas, Bupati Djobo memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor untuk membantu aparat Polres Alor dan Kodim 1622 Alor dalam melakukan patroli pengamanan Kamtibmas dalam perayaan Natal dan Tahun Baru dan pengamanan saat ibadah perayaan di gereja-gereja.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Alor memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor untuk membantu Pihak ASDP dan juga Administrator Pelabuhan (ADPEL) Kalabahi untuk mengawasi para penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut baik Kapal Fery maupun perahu motor.
“Satpol PP harus membantu aparat Polres Alor dan Kodim 1622 Alor untuk menciptakan Kamtibmas saat perayaan Natal dan menyambut tahun baru. Dinas Perhubungan juga harus ada di pelabuhan untuk bantu ASDP dan ADPEL mengawasi penumpang yang gunakan jasa angkutan laut, batasi penumpang jika kapal telah mencapai kapasitas muatan sehingga tidak terjadi kelebihan muatan, nanti terjadi kecelakaan laut yang disalahkan pemerintah”, tegas Bupati Djobo.
Untuk penerangan listrik PLN, Bupati Djobo harapkan pihak PLN dapat mensiasatinya jika terjadi pemadaman akibat kelebihan beban pemakaian apalagi terjadi saat perayaan ibadah Natal baik saat ibadah pagi, sore dan malam hari. Pemadaman listrik menurutnya boleh dilakukan diatas jam 11 malam.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) terutama bahan bakar minyak tanah, mantan Staf Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Alor harapkan Pertamina dapat menyediakan bahan bakar yang cukup bagi masyarakat tidak hanya saat perayaan Natal dan Tahun Baru tetapi untuk 5 sampai 6 bulan ke depan untuk mengansipasi terjadinya badai yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemasokan bahan bakar melalui laut, termasuk Dolog juga sudah harus menyediakan beras untuk 6 bulan ke depan.
“Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan BBM dan beras, apalagi curah hujan yang tidak bagus pasti akan mengakibatkan gagal panen”,ungkap Bupati Djobo.
Selain Kamtibmas, Bupati Alor Drs. Amon Djobo juga mengatakan, setelah APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2020 ditetapkan maka semua proses pelelangan sudah harus dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik tahun 2020 dapat dikerjakan pada awal tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres Alor AKBP Dermawan Marpaung, S.I.K, M.Si mengungkapkan, untuk menciptakan Kamtibmas saat Perayaan Natal dan Tahun Baru maka Polres Alor akan menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) termasuk penjagaan pada setiap ibadah perayanaan Natal dan Tahun Baru di gereja-gereja.
Hal senada juga dikatakan Dandim 1622 Alor Alor Letnan Kolonel (Infantri) Sofyan Munawar, S.Ag bahwa aparat Kodim 1622 Alor siap membantu melakukan pengamanan Kamtibmas selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H mengharapkan agar Pemerintah RT/RW pada setiap Desa/Kelurahan wajib mengawasi keluar masuk penduduk di wilayahnya. Bila ada penduduk baru maka diwajibkan untuk melaporkan diri pada pemerintah setempat agar pemerintah setempat dapat mengetahui secara jelas identitas, maksud dan tujuan kehadiran yang bersangkutan di wilayah tersebut.
Terkait ketersediaan BBM, Plt. Kepala Pertamina Kalabahi Arman P, mengatakan, Pertamina telah menyiapkan BBM untuk 12 bulan ke depan. Namun, untuk pengawasan penjualan BBM khususnya minyak tanah perlu dilakukan oleh semua pihak agar tidak terjadi penumpukan dan permainan harga minyak tanah di pasaran.
Menyikapi dampak negatif akibat mercun/petasan yang dialami oleh sejumlah anak yang bermain mercun/petasan pada tahun 2018 silam, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek, SH, mengusulkan kepada Kapolres Alor agar sebelum memberikan ijin penjualan kepada para penjual maka hendaknya diberikan arahan untuk tidak menjual mercun/petasan yang bisa mengakibatkan luka bakar. (Edy Kaful)

bupati123Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan Resume Kebijakan Uumum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020  pada sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan KUA dan PPAS APBD 2020. Mengawali sambutannya Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Bapak-Ibu yang baru saja dilantik pada beberapa waktu yang lalu dalam mengemban amanat rakyat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2019-2024 dan untuk pertama kali dalam periode yang baru ini bersama Pemerintah Daerah akan membahas dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah diawali dengan Pembahasan pendahuluan terhadap KUA dan PPAS. Pemerintah berharap, semangat kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemerintah dan DPRD akan semakin baik untuk menghasilkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Alor yang Kenyang, Sehat dan Pintar.  
Selanjutnya Bupati Alor mengatakan bahwa upaya menjaga Konsistensi terhadap waktu pembahasan dan Penetapan APBD pada setiap tahun sebagaimana yang dipersyaratkan terus kita lakukan. Untuk APBD TA. 2020, penyampaian dan pembahasan pendahuluan dokumen KUA dan PPAS antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan kita sepakati bersama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan untuk selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan  R-APBD TA. 2020. Untuk itu, Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khusus pada Badan Anggaran DPRD yang telah bersama Pemerintah membahas Dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kita berharap bersama, semoga pembahasan dan penetapan R-APBD Kabupaten Alor TA. 2020dapat  diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan APBD TA. 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama pemerintahan dan periode RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024; oleh karena itu, sejumlah langkah kebijakan dalam kerangka meletakkan fondasi pembangunan untuk 4 tahun kedepan dalam mencapai target-target pembangunan sudah harus dilakukan,  melalui upaya menggerakkan kehidupan masyarakat  untuk mencapai masyarakat Alor yang Kenyang, sehat dan pintar. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani upaya sadar Pemerintah untuk melihat kondisi riil masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomi,melalui kualitas Sumber daya Manusia  dan sektor-sektor pendukung lainnya.

Menyimak dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 yang telah dilakukan pembahasan Pendahuluan, ijinkan saya menyampaikan secara ringkas muatan-muatan materikedua Dokumen dimaksud, sebagai berikut:
Gambaran Kerangka Ekonomi Makro dan Asumsi Dasar
Asumsi dasar ekonomi makro nasional untuk Tahun perencanaan 2020 diproyeksikan akan tetap melanjutkan momentum positif ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.
Dalam rencana ekonomi makro nasional, ditetapkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 - 5,3 % dengan tema kebijakan Fiskal tahun 2020, yakni : APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM sebagai tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian Visi Indonesia 2045. Untuk RPJMN 2020 - 2024 yang merupakan tahapan ke IV RPJPN meletakkan Visi :  Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan untuk implementasi arah kebijakan sesuai RPJMN 2020-2025 dimaksud, maka tahun 2020 Pemerintah pusat meletakkan tema  Akselarasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam kaitan dengan Pembangunan Provinsi NTT, Visi Pembangunan NTT periode 2019 - 2023 adalah  NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI; dengan 5 (lima) Misi pembangunan daerah, yakni : (1) mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, (2) membangun NTT sebagai salah satu gerbong dan pusat pengembangan pariwisata nasional; (3) meningkatkan kesejahteraan dan kualitas infrastuktur untuk mempercepat pembangunan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan (5) mewujudkan reformasi birokrasi, dengan sejumlah prioritas pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat NTT.
Struktur ekonomi makro Kabupaten Alor dilihat dari seberapa besar kontribusi 17 sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor usaha yang tersedia; data BPS menunjukkan, untuk PDRB atas harga berlaku terus mengalami peningkatan yakni dari Rp. 1.989,15 milyar lebih Tahun 2014 menjadi Rp. 2.846,08 Milyar lebih.  Berdasarkan Harga konstan 2010, PDRB juga mengalami peningkatan, yakni dari 1.817.037 juta rupiah pada Tahun 2017 menjadi 1.913.191 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kabupaten Alor mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,29 persen dan akan terus dipertahankan pada kondisi dimaksud hingga pada tahun perencanaan 2020.

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan, yakni dari 58,50 Point pada tahun 2015, menjadi 60,14 pada tahun 2018, dan diprediksi akan mencapai 61,60 point pada tahun 2020. Untuk tahun perencanaan 2020, arah kebijakan pembangunan daerah disinergikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan provinsi NTT,  yang diletakkan pada : Pembangunan SDM dan pengembangan sektot-sektor unggulan ekonomi daerah. Arah kebijakan ini difokuskan pada beberapa aspek meliputi Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian melalui dukungan bantuan baik bibit, alsintan dan lainnya, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah, optimalisasi pengembangan potensi Pariwisata melalui pemenuhan kebutuhan 5A, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen Bumdes dan Koperasi, penyediaan infrastruktur sebagai pendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akan dilakukan dengan sejumlah sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi pembangunan daerah 2019-2024. Struktur Anggaran Pendapatan Daerah;
Kebijakan Umum terhadap Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan pada beberapa hal, antara lain : Memperkuat, memperluas dan menyelaraskan objek penerimaan daerah sesuai amanat regulasi serta mengarahkan alokasi anggaran secara proporsional untuk mendukung usaha pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, maka Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.172Trilyun lebih; atau bertambah Rp.43,05 Milyar lebih atau meningkat 3,81% dari APBD TA.2019 sebesar  Rp. 1,129 Trilyun Lebih,  dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah;

Target PAD, pada TA. 2020 sebesar Rp. 60,92milyar lebih atau bertambah Rp. 1,14 Milyar lebih atau meningkat 1,92% dari APBD TA. 2019 sebesar Rp. 59, 77 Milyar Lebih.
Sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yakni Retribusi daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan Pajak Daerah sebesar 10,19%; sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah berkurang yang disesuaikan dengan analisis besaran potensi dan besaran realisasi  yang diterima.

Dana Perimbangan;

Target pendapatan dari Dana Perimbangan, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.905,31 milyar lebihatau bertambah sejumlah Rp.39,65 milyar lebih atau meningkat 4,58 % dari target Dana Perimbangan TA. 2019. Meningkatnya dana perimbangan akibat bertambahnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10,74 % dari DAK TA. 2019,yakni dari Rp. 229,35 Milyar lebih, meningkat menjadi Rp.254,00 Milyar lebih. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan sebesar 2,52%, yaitu dari Rp. 627,36 Milyar Lebih pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp. 643,15 Milyar lebih. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami pengurangan sebesar 8,73 % yaitu dari Rp. 8,93 Milyar lebih, berkurang menjadi Rp. 8,15 Milyar lebih. Pengurangan ini disesuaikan dengan besaran alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Alokasi pendapatan dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.206,51milyar lebih, atau meningkat 1,10% dari alokasi TA. 2019 yang mencapai Rp. 204,27 Milyar Lebih. Meningkatnya Lai-lain Pendapatan Daerah yang sah ini berasal dari tambahan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Tambahan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 2,07%, yakni dari Rp. 163,15 Milyar lebih pada TA. 2019 meningkat menjadi Rp. 166,52 Milyar lebih, atau bertambah              Rp. 3,37 Milyar lebih.

Struktur Belanja Daerah;
Kebijakan terhadap Belanja Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Tidak Langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga; Sedangkan kebutuhan Belanja Langsung merujuk pada RKPD Tahun 2019 yang diarahkan untuk merespon kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang di masyarakat juga dimaksudkan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diarahkan baik oleh pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Secara umum, Belanja Daerah pada APBD TA. 2020, dialokasikan sebesar Rp.1,172 Trilyun lebih, atau  berkurang 0,17% dari Belanja TA. 2019 sebesar Rp.1,174Trilyun Lebihatau berkurang sebesar Rp. 1,94 Milyar lebih. Belanja Daerah terdiri dari :
Belanja Tidak LangsungPada APBD TA.2020, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 627,52milyarlebihatau meningkat 3,01persenatau bertambah sebesar Rp. 18,34 milyar lebih, dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2019 Sebesar Rp. 609,17 Milyar Lebih.
Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai sejumlah komponen, antara lain : Kebutuhan Belanja Pegawai, yang mengalami peningkatan  12,28% atau bertambah Rp.42,21 Milyar lebih menjadi Rp. 386,06 Milyar lebih. Bertambahnya Belanja Pegawai pada TA. 2020 lebih banyak dipengaruhi oleh alokasi tambahan untuk pengangkatan PKKK serta rencana perekrutan CPNSD tahun 2019/2020.
Untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan, masing-masing 20,48%, 35,90% dan 50%; sedangkan untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mengalami pengurangan 9,03% atau berkurang Rp. 23,32 Milyar Lebih yakni dari Rp. 258,38 Milyar Lebih  pada TA. 2019 menjadi Rp. 235,06 Milyar lebih.Belanja Langsung
Pada APBD TA. 2020,Belanja Langsung dialokasikan sebesar                   Rp.545,23milyar lebih atau berkurang 3,59persenatau berkurang sejumlah Rp. 20,29 Milyar lebihdari target belanja langsung pada APBD TA. 2019 sejumlah Rp. 565,53 Milyar Lebih.
Alokasi Belanja Langsung difokuskan untuk mendukung kegiatan yang sifatnya prioritas dan secara rutin dilaksanakan oleh OPD, disamping kewajiban Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk membiayai honor tenaga-tenaga kontrak di daerah, seperti tenaga kontrak kesehatan, pendidikan, tenaga pembersih, fasilitator dan pendamping kelompok masyarakat, upah-upah pungut dan sejumlah kewajiban lainnya.
Selain itu, alokasi Belanja Langsung diarahkan pula untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik maupun non fisik yang rincian alokasinya sebagaimana terdapat dalam PPAS 2020.
Stuktur Pembiayaan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.  Atas dasar dimaksud, maka Untuk Tahun perencanaan 2020, Pemerintah daerah belum mengalokasikan Pembiayaan daerah, baik untuk Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan karena Besaran Alokasi Belanja Daerah samadengan besaran Pendapatan Daerah.
Sebelumnya anggota DPRD asal PSI Donny M. Mooy melakukan interupsi ketika Bupati hendak menyampaikan  Resume KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020. Donny demikian biasa disapa menyampaikan bahwa untuk keteraturan pembahasan maka sedapat mungkin Resume KUA PPAS disampaikan sehari sebelumnya agar dapat dipedomani oleh anggota Dewan sebelum memasuki Paripurna.
Ketika ketua DPRD hendak menutup Paripurna tersebut, anggota DPRD asal Partai Demokrat Rey Atabui melakukan interupsi, bahwa terdapat perbedaan antara dokumen yang dibahas dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD terkait Penerimaan untuk itu perlu ketegasan Bupati dokumen mana yang harus dipakai  namun pernyataan tersebut ditempali langsung oleh beberapa anggota DPRD lainnya sehingga jalannya sidang sedikit gaduh, namun dengan ketegasan ibu Ketua DPRD maka Sidang Paripurna dalam rangka Penandatanganan KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 dapat ditutup dengan aman.

Page 10 of 10