Berita Terbaru

Berita Terbaru (133)

S I a r a n P e r s
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Alor

256 PNS ALOR DIAMBIL SUMPAH
Bupati Djobo:”Angkatan Milenial Punya Tantangan Tersendiri.”

KALABAHI, Si Pers—Sebanyak 256 Pegawai Negeri Sipil (PNS) linkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Alor diambil sumpah sebelum melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sebuah upacara resmi dipimpin Bupati Alor, Drs. Amon Djobo di Alun-alun Kantor Bupati Alor, Senin (15/6) kemarin.
Setelah proses pengambilan sumpah/ janji yang disaksikan para rohaniwan-rohaniwati pendamping dan para pejabat birokrasi, Bupati Amon Djobo dalam amanatnya menyampaikan, bahwa menjadi seorang PNS atau ASN pada era milenial (tahun 2000 ke atas) mempunyai tantanga tersendiri yang cukup besar.

Tantangan tersebut, menurut Mantan Asisten Kepegawaian Setda Alor ini antara lain: Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang ke depan menghendaki PNS/ ASN yang bekerja secara terintegrasi dan profesional.
“Teman-teman semua, saya melihat ke depan, setelah Covid ini, Pemerintah Pusat akan memberlakukan aturan yang lebih ketat lagi, di mana hanya orang-orang terpilih dan mempunyai kompetensi yang mumpuni dan kredibitas tinggi serta kesetiaan kerja yang bisa menduduki jabatan-jabatan penting. Sebaliknya tidak ada jabatan karena faktor kedekatan atau orang-orang dekat pejabat. Untuk itu, bagi teman-teman yang masih memiliki masa kerja panjaang ini untuk menjaga dan rawat karier dengan baik, ” ungkap Bupati Djobo.
Selain adaptasi terhadap perubahan regulasi di Tingkat Pusat tersebut, Bupati II Periode ini meminta agar para Abdi Negara dan Masyarakat ini bisa mematuhi aturan birokrasi yang berlaku, terutama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketika aturan tersebut diterapkan, maka tidak serta merta menyalahkan pemerintah tapi menyalahkan aturan itu sendiri.

“Banyak pegawai yang setelah ditempatkan di suatu tempat atau unit tertentu, kerja beberapa bulan dan minta pindah. Ada yang berpendapat itu tempat pembuangan. Itu tempat basah dan ini tempat kering. Lantas tidak mau masuk kantor dan bekerja. Ya, sudah lewat batas waktu yang ditentukan, maka diperiksa dengan melihat absen masuk kantor. Ada yang turun pangkat dan ada pula yang diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Jadi terima saja karena aturannya begitu. Untuk itu, upayakan kerja sesuai aturan yang berlaku dan jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan aturan,” pinta Pembina Tertinggi Kepagawaian Daerah ini.
Bupati Djobo juga meminta para ASN yang baru diambil sumpah dan menerima SK 100 persen agar mengsyukuri berkat yang baru diterima, karena tidak semua orang bisa menjadi seorang PNS dan setelah menerima kepercayaan negara tersebut harus berjuang untuk mengabdi dengan tulus, jujur, disiplin, rendah hati dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selesai membacakan amanat tertulis dua lembar tersebut, Mantan Camat Alor Timur ini mengisahkan pengalaman kerjanya selama 40 tahun mengabdi, terutama sebagai seorang camat di daerah sulit seperti Kecamatan Alor Timur yang tidak memiliki sarana transportasi jalan dan listrik, namun bisa menghadapi tantangan alam yang berat tersebut.
“Teman-teman yang saya anggap orang hebat ini, saya masih awal-awal bekerja diperhadapkan dengan daerah sulit. Tidak ada jalan raya. Tidak ada listrik. Gelap gulita dan bersahabat dengan nyamuk dan agas (sejenis nyamuk kecil penghisap darah yang meskipun ada kelambu tapi tembus jaring) tapi masih hidup sampai sekarang dan pelan-pelan Tuhan angkat jadi Bupati. Karena apa? Karena saya benar-benar mencintai daerah ini,” tanya Bupati Djobo retoris.
Sebagai seorang senior Birokrasi, Bupati Djobo, yang akrab disapa AJ ini, memberikan tip, bahwa salah satu sumber berkat dari bekerja di jajaran birokrasi adalah menaati perintah atasan.

Demikian, Bupati Djobo berpesan dengan mengulang kembali petuah warisan Kabupaten Alor yang selalu dituturkan bagi generasi birokrasi, bahwa mengabdikan diri di Kabupaten Alor sangat berbeda dengan tempat lain di luar Alor, karena sudah terbukti, bahwa barangsiapa yang mengabdi dengan baik maka karier panjang dan umur panjang, sebaliknya tidak tulus bekerja, maka karier pendek dan umur pun pendek.

Plt. Kepala BKPSDM, Marwiyah Jakra melalui Kabid Mutasi, Yulius Atakay, S.IP, kepada media di Ruang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor mengatakan, dari 256 PNS yang diambil sumpah terdiri dari 232 PNS berasal dari CPNS yang menerima SK 100 persen dan sisahnya 24 PNS berasal dari PNS yang sama sekali belum diambil sumpah.
Dia juga membenarkan, bahwa ke depan aturan pusat lebih ketat dengan ijizah pendidilan formal yang lebih tinggi untuk jabatan-jabatan dalam birokrasi. Untuk itu, ASN juga bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

Sementara itu, salah seorang peserta PNS yang mendapatkan SK 100 persen, dr. Adriana Waan, yang menjalani masa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) di Puskesmas Kalunan, Kecamatan Mataru di Lantai II Kantor Bupati mengatakan rasa haru dan bangga atas SK yang diterima bersama teman-temannya.
Alumni Kedokteran Undana Kupang ini juga mengakui prinsip-prinsip dasar sebagai seorang PNS/ ASN yang diamanatkan Bupati Amon Djobo patut diterapkan untuk kemajuan daerah dan marwah birokrasi serta cintra ASN di mata publik yang baik di Kabupaten berjuluk Tanah Terjanji dan Surga di Timur Matahari ini. (Oleh: Gabriel L. Tang&Dominggus P. Masae/ Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor).

SIARAN PERS

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SETDA ALOR

Bupati Alor Buka Kebun Contoh di Molbut - Desa Lendola

KALABAHI, SI PERS—Molbut, -dalam bahasa daerah setempat berarti Kebun Kali atau Kebun Dekat Kali (Sungai Kecil) tidak seperti hari-hari biasanya yang sepi ditemani siulan burung dan kotekan ayam petelur milik Peternak Bapak John Maro. Pada Sabtu (13/6) pagi menjadi hari yang istimewa di tempat itu maupun bagi warga yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Lendola.

Pasalnya? Kebun yang berada di Tengah Bukit Desa Lendola dan di pinggiran air Lendola terebut mendapat kunjungan dari Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dan Kepala Dinas Pertanian, Yustus Dopong Abora, SP untuk melakukan penanaman jagung manis dan pulut (hibrida) yang telah disediakan para penyuluh pertanian dan pengamat benih Kabupaten Alor.

Bupati Amon Djobo yang telah membantu warga membangun gazebo pelindung dalam ragka mendukung pengembangan agro wisata itu, tak segan-segan langsung mengambil alih penanaman, yang sebelumnya lahan diolah oleh Dinasa Pertanian dan Petani Pemilik Lahan yang tengah tergabung dalam KUBE Lendola.

Kesempatan dengan menghargai undangan para petani dan peternak Desa Lendola di bawah bimbingan Bapak John Maro tersebut diterima Bupati Alor, Amon Djobo dengan secara langsung memberikan contoh bagaimana menanam yang baik dalam mengawal apa yang sering disampaikan dalam Upaya Percepatan Membangun Alor melalui Program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.

Lagi pula selalu dan senantiasa meminta agar masyarakat tidak malas dan kerja keras dengan berkeringat jatuh membasahi bumi dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Yustus Dopong Abora, SP melalui Penyuluh Anita Adhi, SP meskipun lahan yang disiapkan untuk sementara seluas 15 are, namun potensi pengembangannya mencapai 5 ha lebih dan hal ini merupakan contoh bagi pengembngan dari kebun-kebun sekitarnya yang sangat berpotensi karera sudah dapat diairi.

Menurut dirinya bersama teman-teman penyuluh di antaranya: Deby Ai dan Pengamat Bibit Kabupaten Alor, Dorcy Peni, bahwa Molbut dapat menjadi sumber pangan, palawija dan holtikultura, karena lahannya sangat subur dan belum pernah digarap sebelumnya dan sumber air sangat lancar. Malahan mereka sepakat bisa dikembangkan budidaya ikan air tawar dan areal persawahan.

Ajudan Bupati Alor, Natsir Sidhiq memberi kesan, bahwa Molbut merupakan tempat yang nyaman dan dekat dengan kota sehingga sangat baik pengembangan kebun dan masyarakat sangat anthusias mendukung dengan pola gotong royong.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tempat lain di semua wilayah yang berpotensi berkebun. (TIM Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Alor).

VIRTUAL MEETING MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 UNTUK RKPD TAHUN 2021 DENGAN TEMA “MENINGKATKAN NILAI TAMBAH INDUSTRI DAN PARIWISATA BERBASIS PERTANIAN DENGAN DUKUNGAN SDM YANG BERKUALITAS”

MCA, Selasa (21/04/2020) Virtual Meeting yang dilakukan bertempat di Rumah Jabatan Bupati Alor pukul 09.00 WITA. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 beserta lampiran mengenai usulan-usulan telah diserahkan oleh Ketua Panitia (Sekda Provinsi NTT) kepada Gubernur NTT.

Dalam sambutannya Gubernur NTT, Viktor Laiskodat menyampaikan Selamat hari Kartini dan Hari Paskah yang telah dilaksanakan oleh Umat Nasrani, serta Masyarakat Muslim yang akan masuk dalam bulan Ramadhan. Beliau mengucapkan terimakasih juga atas saran-saran pendapat dan pokok-pokok pikiran baik dari Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota, dari Pemerintah Pusat, dan berbagai Komponen akan menjadi masukan yang baik untuk terus bisa memperbaharui dan mengawali perjalanan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Sebagai Gubernur, beliau mengatakan sangat percaya diri karena memiliki Bupati dan Walikota yang bekerja secara luar biasa, karena itu dalam semangat seperti ini Beliau mengharapkan para Bupati dan Walikota untuk terus untuk bekerja. Mati bagi seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya itu adalah kemuliaan, tapi lari meninggalkan tugas pengabdian karena ketakutan terhadap masalah ini menurut saya perlu kita perhitungkan juga secara baik.

Momentum seperti ini menurut beliau dimana pandemi ini merubah budaya kerja, budaya hidup, coba kita lihat sekarang di setiap Kecamatan/Desa-desa ada tempat sampah dan tempat cuci tangan di setiap-setiap rumah. Beliau mengharapkan budaya kesadaran akan kebersihan seperti ini dapat terus dilestarikan.

Akhir kata Gubernur NTT menyampaikan terimakasih kepada Mendagri, Menteri PPN/Bappenas dan semua jajarannnya yang ikut terlibat untuk membantu NTT, Ketua DPRD beserta anggota, Bupati dan Walikota se-NTT, dan juga setiap tokoh/pribadi yang ikut berpartisipasi dalam penyempurnaan setiap program-program kerja Provinsi NTT, kiranya Tuhan Senantiasa menyertai kita dan kita mampu mengatasi setiap masalah-masalah dan maju terus untuk memberikan sebuah nilai baru didalam pembangunan di NTT, bangkit menuju sejahtera.

Bangkit itu cuci kepala supaya kepalanya lebih pintar, sejahtera itu artinya setiap orang boleh makan, boleh pakai, boleh tinggal ditempat yang layak. Kedepan kita akan bisa melihat bahwa kita bekerja bukan saja kecerdasan kita tapi kebersamaan dan tentunya kebersamaan itu bersama yang maha kuasa. Sekian dan Terimakasih. Tuhan Memberkati.

POLRES ALOR GELAR AKSI KEMANUSIAAN CEGAH COVID 19.

Dengan menjaga Social Distancing, Polres Alor kembali gelar aksi kemanusiaan setelah sebelumnya membagikan sembako dan masker kepada masyarakat yang terkena dampak langsung virus corona yang secara langsung di serahkan oleh Kapolres Alor. Aksi yang sama kembali di gelar oleh Polres Alor, kali ini juga diserahkan langsung oleh Kapolres Alor, AKB.Darmawan Marpaung, SIK, M.Si.

Aksi kemanusiaan yang digelar 16 april 2020 ini berupa penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Puskesmas Kenarilang yang diterima langsung oleh KTU Puskesmas Kenarilang, Noni Duka. Dengan nada haru ia menyampaikan terimah kasih pada Polres Alor yang peduli terhadap tim medis dalam pencegahan covid 19.

Sebelum membagikan APD, dibagikan juga masker secara gratis dan sosialisasi pencegahan covid kepada pasien dan pengunjung Puskesmas Kenarilang oleh Kapolres Alor dengan tetap menjaga jarak.

Setelah dari Puskesmas pembagian masker dilanjutkan di pasar tradisional Kadelang. Kapolres Alor Darmawan Marpaung diruang kerjanya mengatakan aksi kemanusiaan ini terus dilakukan oleh Polres Alor dan Bhayangkari, untuk membantu sekaligus sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya virus covid 19.

Akhirnya ia menghimbau dan mengajak kepada masyarakat agar selalu mengikuti himbauan dari Pemerintah seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker.

Selain pembagian gratis sembako dan masker satuan personil Polres Alor juga terlibat langsung membantu tenaga medis dengan aksi donor darah, dan kesiapan dalam penanganan korban covid 19 sampai pada pemakaman jika ada korban di Kabupaten Alor. 

(Bensa-Kominfo)

RAPAT KOORDINASI MELALUI VIDEO CONFERENCE BERSAMA MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, MENKEU, MENSOS, DAN MENDES PDTT DENGAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

MCA, Kamis (09/04/2020) Video Conference yang dilakukan bertempat di Rumah Jabatan Bupati Alor pukul 14.00 WITA. Dalam sambutannya Menkopolhukam menyampaikan beberapa catatan untuk Kebijakan Social Safety Net dan Kerawanan yang mungkin terjadi diantaranya

Pertama yaitu Kebijakan untuk Perlindungan Sosial dengan rincian implementasi penerima Program Keluarga Harapan, Penerima Kartu Sembako, Penerima kartu Prakerjaa, Insenstif Cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Diskon Tarif Listrik Bersubsidi.

Kedua yaitu Kebijakan untuk Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian implementasi Restrukturisasi Kredit, serta Penjaminan dan Pembiayaan Dunia Usaha khususnya untuk UMKM.

Ketiga yaitu Kebijakan untuk Belanja Negara Bidang Kesehatan dengan rincian implementasi Pembelian alat Kesehatan, Perlindungan Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit rujukan. Keempat yaitu untuk Insentif Perpajakan dan Stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Dalam Rakor ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa fokus dari Kepala-Kepala Daerah saat ini adalah bagaimana harus mengelola APBDnya dalam situasi yang berubah drastis seperti ini, dan ini yang kami Kemenkeu bersama Kemendagri akan segera mengeluarkan Surat Edaran baru dalam rangka untuk memberikan arahan mengenai perubahan APBD. Mungkin untuk memberikan gambaran awal terlebih dahulu bahwa APBD di daerah sekarang ini akan menghadapi beberapa perubahan akibat Covid-19 ini.

Yang pertama transfer ke Daerah yang biasanya dari kami pusat dalam bentuk DAU, DBH, DAK fisik maupun non fisik, DID, dan Dana Desa akan mengalami perubahan. Contohnya seperti DAU yang dihitung dari pendapatan dalam negeri Netto, pendapatan kita sekarang dalam negeri Netto dengan adanya Covid-19 ini banyak bisnis yang tutup dan menurun, harga minyak turun sangat drastis, harga batubara turun, ekspor kita menurun, jadi yang kami transfer ke daerah pun akan mengalami penurunan.

Kami sedang menghitung secara hati-hati dan semaksimal mungkin agar Bapak/ibu Kepala Daerah tidak mengalami shock yang besar. Kami akan menyampaikan secara detail didalam Surat Edaran. Kedua yaitu Ekonomi di Daerah pun akan mengalami penurunan seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tempat-tempat rekreasi dan tujuan Pariwisata ditutup pasti akan menurunkan ekonomi didaerahnya masing-masing sehingga PAD di daerah pun juga turun. Jadi Pemerintah di Daerah akan menghadapi dua shock dari sisi penerimaan yaitu transfer ke daerah mungkin akan turun dan PAD yang biasa diperoleh sendiri pun akan turun.

Hal ini tolong betul-betul dipahami, oleh karena itu Intruksi dari Bapak Presiden kepada Kemenkeu dan Kemendagri bahwa dari sisi belanja harus mengalami perubahan karena kalau tidak maka Pemerintah Daerah akan mengalami bolong yang besar sekali. Padahal situasi hari ini Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sama berfokus untuk menolong rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjaga para tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit. Bidang Kesehatan menjadi prioritas nomor satu termasuk APD, Rapid Test, dll.

Jadi anggaran apapun yang ada di Daerah atau Pusat harus diprioritaskan untuk Bidang Kesehatan terlebih utama. Akan tetapi Pemerintah Pusat sendiri tidak mungkin cukup jadi diharapkan Pemerintah Daerah juga harus melakukan alokasi anggaran jangan menunggu dari Pusat duluan karena Bapak/Ibu sekalian kepala-kepala daerah yang lebih tahu rakyatnya sekarang. Jadi diharapkan dari sisi belanja APBD harus dilakukan perubahan secara radikal.

Dalam Rapat Koordinasi ini Mendagri juga menyampaikan bahwa Forum ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Beliau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden kepada Kepala-kepala Daerah dan juga bapak Kapolri untuk tetap menjaga kelancaran arus distribusi karena ada beberapa daerah yang melakukan penutupan jalan, dan ini membuat distribusi terutama alat dan barang Kesehatan serta bahan pangan ini menjadi terganggu dan mohon kiranya perhatian dari rekan-rekan Kepala Daerah karena akan dapat mengganggu rantai pasokan, rantai suplai untuk daerah-daerah lain. Cukup Kompleks masalah ini, dan kembali lagi kepada leadership tiap-tiap kepala daerah untuk berinovasi seperti membuat APD sendiri seperti masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sendiri, dll. Kita melihat bahwa Krisis Kesehatan ini sudah berimbas pada Krisis Ekonomi, tapi kita berharap bahwa jangan sampai berlanjut hingga menjadi Krisis Sosial yang akhirnya dapat menyebabkan Krisis Keamanan di negeri ini. Terimakasih. Tuhan Memberkati.

BUPATI ALOR TUTUP BRIEFING PIMPINAN OPD DENGAN DOA KERJA ATASI COVID-19 DAN HOC CHOLERA

KALABAHI, Si Pers--Di tengah pandemik Virus Corona dan wabah Hoc Cholera terkadang orang menilai pekerjaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menjadi mandek. Pada hal, bila dicermati dengan baik dan dipahami Protokol Kesehatan, maka beberapa pekerjaan sedang dijalankan dan lainnya pun dapat dilaksanakan guna mengatasi persoalan daerah dan mendukung Program Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.

Untuk itulah, Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, hari ini, Senin (13/4), pagi sekira pukul 10.00 pagi, - dengan tetap menjaga jarak satu sama lain, berdiri pada barisan berlabel dengan jarak 1,5 meter dan 3 -4 meter dari pemimpin apel dan menggunakan masker, sebagaimana Pedoman Umum Kesehatan menggelar briefing bagi para Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mendapatkan arahan dan petunjuk kerja selama masa penanganan Covid-19.

Bupati Djobo menandaskan, bahwa pada saat ini daerah dan masyarakat Kabupaten Alor sangat membutuhkan sentuhan pelayanan pemerintah dalam menangani masalah yang sedang dihadapai. Untuk itu, para pejabat publik diminta peran dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban agar bekerja dengan sungguh-sungguh sepanjang hari atau selama 24 jam siap, karena beberapa sektor memang membutuhkan pelayanan demikian.

"Menjadi pejabat publik harus handphone aktif 24 jam," tegas Mantan Asisten III ini mengingatkan.

Beberapa instansi diperintahkan Orang Nomor Satu Alor ini, agar selain pekerjaan administrasi berjalan, pula beberapa prasarana fisik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, di antaranya: air, jalan dan listrik serta sarana penunjang lainnya yang mendukung Program Gemma Mandiri berfokus pada Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.

Alor Kenyang, misalnya Bupati Dua Periode ini pada awal-awal telah mengatakan, bahwa bencana apa pun yang terjadi masyarakat Alor tidak boleh lapar.

Dan, untuk itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) Alor telah diperintahkan agar menjaga stock Sembako, termasuk menghadapi hari raya keagamaan.

Di kesempatan lain, Mantan Camat Alor Timur ini juga merasa bersyukur karena penyakit virus corona menyerang, ketika sudah selesai masa panen, sehingga masyarakat desa sudah mempunyai stock bahan makanan.

Dalam kaitan dengan Alor Sehat, Bupati Djobo meminta agar sarana prasarana kesehatan tetap dibangun dan seluruh jajaran Dinkes Alor tetap menjaga penanganan Covid-19 hingga kecamatan dan desa berkoordinasi dengan Posko Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Di Bidang Pendidikan dalam mendukung Alor Pintar, Bupati Djobo meminta aparatur jajaran Tut Wuri Handayani ini tetap mengawal kegiatan para siswa belajar dari rumah, sekaligus pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang pendidikan seperti bangunan dan perpustakaan tetap berjalan.

Bupati Djobo juga memuji beberapa pimpinan OPD, termasuk Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Albert N. Ouwpoly dan Kadis Lingkungan Hidup, Obeth Bolang, yang telah menerjemahkan arahan pimpinan dalam melaksanakan tugas memimpin para staf selama masa libur atau bekerja dari rumah, work from home, sehingga suasana pendidikan tetap berjalan dan kebersihan kota tetap terjaga di tengah-tengah suasana penanganan Covid-19.

Hoc Cholera Serang Ternak Babi Masyarakat

Selain itu, dalam arahan pagi tersebut, Bupati Djobo meminta Dinas Peternakan agar mengatasi wabah Hoc Cholera (Demam Babi) yang sedang menyerang ternak babi milik masyarakat mengakibatkan kematian secara besar-besaran.

Hal tersebut, menurut Bupati Djobo secara langsung mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Pada hal, dalam keadaan normal produksi daging babi Alor Atingmelang sangat berkualitas untuk perdagangan sehingga menjadi salah satu potensi daerah.

Ora et Labora, Berdoa sambil Bekerja

Dalam mengakhiri arahan (baca: briefing) yang berlangsung sekira 30 menit tersebut, setelah mengarahkan dan memotivasi para bawahannya tersebut, Bupati Djobo yang selalu memberi perhatian kepada lembaga agama maupun kegiatan rohani semua agama tersebut memimpin secara langsung berdoa bagi para pejabat yang hadir sebagai penguatan dalam mengabdi pada daerah Kabupaten Alor dalam suasana penanganan di semua sektor kehidupan, terutama sektor kesehatan, pendidikan dan peternakan yang sedang mengalami musibah.

"Kiranya Tuhan tetap menolong kita semua. Amin," demikian inti sari permohonan Orang Nomor Satu di Bumi Persaudaraan, Tanah Terjanji dan Surga di Timur Matahari ini menutup doa agar semua dapat bekerja sambil berdoa (Ora et Labora).

Demikian Siaran Pers.

(GB - Tim/ BgnProkompSetdaAlor)

Tiga Lokasi Telah Disiapkan Pemerintah kabupaten Alor untuk penangana covid 19.

Hal ini disampaikan oleh Jubir Satgas Penanganan Covid 19. Kab. Alor, Fredy Isak Lahal didampingi Kadis Kesehatan, dan Kepala BPBD Kabupaten Alor. Pada Konferensi Pers Sabtu 11 April 2020 jam 13.15 langsung dari Posko.

Dikatakan tiga lokasi yaitu :

-          Gedung lama kantor BPBD dan Rumah jabatan Sekda Alor. Untuk pelaku perjalanan dari area terjangkit selama 14 hri dinyatakan sehat baru pulang.

-          Gedung UGD baru untuk Tim Medis Garda Depan yang akan menangani pasien, dan

-          Rumah Dinas lama Pemerintah Daerah yang berada di belakang kantor Bawaslu.

Sementara itu Gugus Tugas percepatan penangan covid 19 di bentuk juga dari tingkat RT/RW dan Kecamatan.

Disampaikan pula, terkait 2 orang dari daerah terjangkit juga telah di amankan dan ditangani oleh Tim. Terkait El Asamau Ia juga menjelaskan terpapar Covid di Jakarta dan berada di kota Kupang dan tidak dibenarkan kembali ke Alor. Sesuai track record ia mengisolasi diri di rumah setelah kembali dari Jakarta.

Sedangkan untuk pelaku perjalanan dari area terjangkit mengalami peningkatan yakni 755 orang Untuk itu ia juga mengharapkan masyarakat terus mengikuti anjuran pemerintah. Untuk PDP 10 orang 2 dinyatakan sembuh 8 melakukan isolasi diri di rumah.

Sedangkan ODP 21 Orang 3 selesai dalam pemantauan dan 18 masih isolasi diri mandiri di rumah dan tetap dalam pemantuan.

Kalabahi,11 april 2020.

Asisten I Setda Alor sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Penangganan Covid 19 Kabupaten Alor, Fredik Isak Lahal, SH bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dr. Christine O.M.B. Laoemory dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor, Christina Beli, ST kepada Wartawan di Posko BPBD Kabupaten Alor, pada Sabtu (11/4/2020) menyampaikan data terbaru penangganan covid 19 di Kabupaten Alor. Tiga dari 10 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Alor yang diambil atau diperiksa SWAB belum ada hasilnya. Kendati demikian semua PDP di Kabupaten Alor hanya diisolasi dirumah atau tidak dirawat di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalabahi.

Lahal menjelaskan, sampai hari ini, Sabtu (11/4/2020) posisi untuk Kabupaten Alor yang PDP ada sebanyak 10 orang, namun 2 PDP sudah sembuh dan 8 lainnya hanya diisolasi mandiri dirumah. Sementara yang status Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 21 orang, dan 3 orangnya telah selesai pemantauan, serta 18 orangnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Untuk pelaku perjalanan, ungkap Lahal, ada sebanyak 755 orang. Jumlah pelaku perjalanan ini terus meningkat

Menurut Lahal, status yang meski meningkat, namun puji syukur hingga saat ini Kabupaten Alor masih negatif atau tidak ada positive covid 19.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dr. Christine Laoemory secara tekhnis menjelaskan, PDP di Kabupaten Alor telah di periksa SWAB sebanyak 3 pasien. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Dokter Patologi Klinik. Pemeriksaan tersebut, jelas dr. Christine, dilakukan pada tanggal 1/4/2020 dan hingga saat ini hasilnya belum ada.

Sementara mengenai jumlah rapid test yang telah digunakan, dr. Christine mengatakan, dari jumlah 80 buah rapid test masih tersisa belasan buah. Sehingga telah dilakukan pengadaan lagi sebanyak 80 rapid test, dan pada tanggal 20/4/2020 akan tiba di Kalabahi. Menyinggung soal pengawasan atau pemantauan PDP dan ODP di rumah, dr. Christine mengatakan, petugas puskesmas dan petugas surveilance dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor yang melakukan pengawasan dan pemantauan.

Hal penting lain yang disampaikan Lahal berkaitan dengan perkembangan penangganan Covid 19 di Kabupaten Alor yakni Tim dari Gugus Tugas tengah melakukan tracing atau pelacakan terhadap dua orang yang datang dari luar daerah beberapa hari sebelumnya yang menggunakan pesawat.

Menurut Lahal, pihaknya setelah mendapatkan informasi tentang dua orang ini, langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran atau pelacakan untuk dilakukan pemeriksaan.

Lahal menambahkan, kedua orang ini berada di 2 lokasi berbeda yang ada di Kabupaten Alor.

Meski demikian, Lahal menandaskan, masyarakat tidak perlu panik, karena pihaknya terus melakukan penangganan terhadap berbagai informasi tentang covid 19 ini.

Data yang dihimpun Wartawan, kedua orang yang tengah dilacak ini karena mendapatkan informasi keduanya datang dari daerah terjangkit sehingga dikuatirkan ada terindikasi dengan covid 19.

(Bensa-Kominfo)

RAPAT KOORDINASI MELALUI VIDEO CONFERENCE BERSAMA MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, MENKEU, MENSOS, DAN MENDES PDTT DENGAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

MCA, Kamis (09/04/2020) Video Conference yang dilakukan bertempat di Rumah Jabatan Bupati Alor pukul 14.00 WITA. Dalam sambutannya Menkopolhukam menyampaikan beberapa catatan untuk Kebijakan Social Safety Net dan Kerawanan yang mungkin terjadi diantaranya :

Pertama yaitu Kebijakan untuk Perlindungan Sosial dengan rincian implementasi penerima Program Keluarga Harapan, Penerima Kartu Sembako, Penerima kartu Prakerjaa, Insenstif Cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Diskon Tarif Listrik Bersubsidi.

Kedua yaitu Kebijakan untuk Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian implementasi Restrukturisasi Kredit, serta Penjaminan dan Pembiayaan Dunia Usaha khususnya untuk UMKM.

Ketiga yaitu Kebijakan untuk Belanja Negara Bidang Kesehatan dengan rincian implementasi Pembelian alat Kesehatan, Perlindungan Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit rujukan. Keempat yaitu untuk Insentif Perpajakan dan Stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Dalam Rakor ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa fokus dari Kepala-kepala Daerah saat ini adalah bagaimana harus mengelola APBDnya dalam situasi yang berubah drastis seperti ini, dan ini yang kami Kemenkeu bersama Kemendagri akan segera mengeluarkan Surat Edaran baru dalam rangka untuk memberikan arahan mengenai perubahan APBD.

Mungkin untuk memberikan gambaran awal terlebih dahulu bahwa APBD di daerah sekarang ini akan menghadapi beberapa perubahan akibat Covid-19 ini. Yang pertama transfer ke Daerah yang biasanya dari kami pusat dalam bentuk DAU, DBH, DAK fisik maupun non fisik, DID, dan Dana Desa akan mengalami perubahan. Contohnya seperti DAU yang dihitung dari pendapatan dalam negeri Netto, pendapatan kita sekarang dalam negeri Netto dengan adanya Covid-19 ini banyak bisnis yang tutup dan menurun, harga minyak turun sangat drastis, harga batubara turun, ekspor kita menurun, jadi yang kami transfer ke daerah pun akan mengalami penurunan.

Kami sedang menghitung secara hati-hati dan semaksimal mungkin agar Bapak/ibu Kepala Daerah tidak mengalami shock yang besar. Kami akan menyampaikan secara detail didalam Surat Edaran. Kedua yaitu Ekonomi di Daerah pun akan mengalami penurunan seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tempat-tempat rekreasi dan tujuan Pariwisata ditutup pasti akan menurunkan ekonomi didaerahnya masing-masing sehingga PAD di daerah pun juga turun. Jadi Pemerintah di Daerah akan menghadapi dua shock dari sisi penerimaan yaitu transfer ke daerah mungkin akan turun dan PAD yang biasa diperoleh sendiri pun akan turun.

Hal ini tolong betul-betul dipahami, oleh karena itu Intruksi dari Bapak Presiden kepada Kemenkeu dan Kemendagri bahwa dari sisi belanja harus mengalami perubahan karena kalau tidak maka Pemerintah Daerah akan mengalami bolong yang besar sekali. Padahal situasi hari ini Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sama berfokus untuk menolong rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjaga para tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit. Bidang Kesehatan menjadi prioritas nomor satu termasuk APD, Rapid Test, dll. Jadi anggaran apapun yang ada di Daerah atau Pusat harus diprioritaskan untuk Bidang Kesehatan terlebih utama.

Akan tetapi Pemerintah Pusat sendiri tidak mungkin cukup jadi diharapkan Pemerintah Daerah juga harus melakukan alokasi anggaran jangan menunggu dari Pusat duluan karena Bapak/Ibu sekalian kepala-kepala daerah yang lebih tahu rakyatnya sekarang. Jadi diharapkan dari sisi belanja APBD harus dilakukan perubahan secara radikal.

Dalam Rapat Koordinasi ini Mendagri juga menyampaikan bahwa Forum ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Beliau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden kepada Kepala-kepala Daerah dan juga bapak Kapolri untuk tetap menjaga kelancaran arus distribusi karena ada beberapa daerah yang melakukan penutupan jalan, dan ini membuat distribusi terutama alat dan barang Kesehatan serta bahan pangan ini menjadi terganggu dan mohon kiranya perhatian dari rekan-rekan Kepala Daerah karena akan dapat mengganggu rantai pasokan, rantai suplai untuk daerah-daerah lain.

Cukup Kompleks masalah ini, dan kembali lagi kepada leadership tiap-tiap kepala daerah untuk berinovasi seperti membuat APD sendiri seperti masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sendiri, dll. Kita melihat bahwa Krisis Kesehatan ini sudah berimbas pada Krisis Ekonomi, tapi kita berharap bahwa jangan sampai berlanjut hingga menjadi Krisis Sosial yang akhirnya dapat menyebabkan Krisis Keamanan di negeri ini. Terimakasih. Tuhan Memberkati.

VIDEO CONFERENCE PENYAMPAIAN ARAHAN MENDAGRI, KETUA KPK RI, KETUA BPK RI, KEPALA BPKP RI, DAN KEPALA LKPP KEPADA SEKDA PROVINSI DAN BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG JASA DI DAERAH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

MCA, Kalabahi (08/04/2020) Video Conference yang dilakukan bertempat di Rumah Jabatan Bupati Alor pagi ini Pukul 09.00 WITA.

Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pandemi Covid-19 sudah terpapar di 203 negara di dunia, krisis yang terjadi bukanlah krisis biasa tetapi merupakan krisis luar biasa. Krisis pandemi kali ini merupakan krisis terluas didunia bahkan merupakan krisis terluas di Indonesia sendiri hampir semua provinsi terkena dampaknya. Kita harus selalu siap dan bisa mengantisipasi karena kita sedang diperhadapkan dalam menghadapi persoalan Kesehatan yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di seluruh negara baik pusat maupun daerah. Kita memiliki dilema antara Kesehatan Publik dan juga stabilitas Ekonomi.

Ketika ekonomi jatuh maka kekuatan dalam mengatasi krisis jangka Panjang akan terguncang, Ketika kita mementingkan ekonomi maka kepentingan Kesehatan akan terabaikan. Maka dari itu kita sekarang mengutamakan kepentingan Kesehatan publik tetapi dengan menjaga stabilitas ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam.

Covid-19 ini menyebabkan krisis Kesehatan dan juga krisis ekonomi global. Kita tentunya merasakan dampak ekonomi kita merosot secara drastis karena mengalami pukulan yang sangat keras, seperti sektor pariwisata di daerah-daerah harus ditutup, industri manufaktur, UMKM dan mikro semuanya terpengaruh. Kita melihat kemampuan negara dan daerah bagaimana pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Sebaliknya kita perlu mencegah defisit terjadi, karena pengeluaran saat ini sangat banyak terutama pada bantuan-bantuan

Kesehatan dan semua negara sedang menghadapi itu tentunya biayanya sangat amat besar. Berkurangnya pendapatan pusat makan akan sangat berpengaruh pada Daerah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan untuk perubahan APBN, kemudian APBD juga pasti akan mengalami tekanan dari pusat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan, pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi dengan rapid test dll, pencegahan menggunakan masker, handsanitizer, termasuk peningkatan kapasitas perawatan, pengadaan rumah sakit, tenaga medis, sarana prasarana lain termasuk obat-obatan. Ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah harus sinergi, karena ini adalah perang kita melawan Covid-19.

Perang terhadap sesuatu lawan yang tidak bisa kita lihat (virus) dan tidak mengenal apa targetnya mau kaya, miskin, pejabat, bawahan, polisi, tentara, siapapun juga dapat terkena virus ini, maka penguatan Kesehatan menjadi penting. Kita harus menyiapkan jaring pengamanan sosial karena banyak masyarakat yang terpukul terutama yang kurang mampu. Kalau mereka tidak ditangani atau dibantu oleh pemerintah maupun non-pemerintah maka krisis Kesehatan akan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan atau gangguan keamanan, seperti terjadi di beberapa negara di italia, bahkan di Amerika Serikat dan India supermaket diserbu, dll.

Untuk itu dunia industi tetap kita dorong tapi tetap memperhatikan prinsip dan protokol Kesehatan seperti social distancing, masker, handsanitizer, desinfektan, dll. Dunia usaha seperti UMKM dan mikro juga harus dibantu agar mereka tetap survive dan tidak menjadi beban, kalau tidak nantinya masyarakat lebih takut kepada lapar daripada takut terhadap Covid-19. Oleh karena itu saya mengeluarkan instruksi mendagri No.1 Tahun 2020 kepada pihak daerah untuk segera melakukan realokasi anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tadi selambatnya pada hari jumat yang akan datang dan bisa dilaporkan melalu hotline dengan dirjen keuangan daerah.

Page 9 of 10