KEMENKEU DAN PEMDA TANDATANGAN KERJASAMA UNTUK OPTIMALKAN PAJAK

KEMENKEU DAN PEMDA TANDATANGAN KERJASAMA UNTUK OPTIMALKAN PAJAK

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pemungutan pajak Pusat dan Daerah, baik terkait pertukaran data dan juga peningkatan kapasitas perpajakan, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, serta Pemerintah Daerah pada Rabu (21/4) menggelar kegiatan Pendatanganan Perjanjian Kerjasama.

Melalui pendandatanganan ini, Dirjen Pajak dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk saling memberikan data serta dukungan kapasitas dalam kegiatan perpajakan Pusat dan Daerah. Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan akan membantu koordinasi, monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

Pada tahun 2019 perjanjian kerjasama telah dilaksanakan di 7 Pemda, tahun 2020 diperluas ke 78 Pemda, dan pada tahun 2021 ini perjanjian kerjasama dilakukan bersama dengan 84 Pemda lainnya, sehingga total peserta perjanjian kerjasama sama saat ini capai 169 Pemda yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Alor, Terince M. Mabilehi, SH, saat diwawancara berharap agar melalui penandatanganan kerjasama ini kedepannya ada kesesuaian data wajib pajak baik di Pusat maupun Daerah.

“Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan pada hari ini bertujuan untuk mengoptimalkan pajak pusat maupun pajak daerah. Dan dari penandatanganan ini diharapkan untuk kedepannya ada kesesuaian data wajib pajak, terutama terkait dengan database seluruh pajak, baik pajak pusat, itu ada PPH, PPN, dan juga pada pajak daerah, itu berdasarkan undang – undang 28 tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu ada 11 jenis pajak yang diserahkan menjadi kewenangan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten / Kota”.

Diungkapkan juga oleh Mabilehi bahwa saat ini Kabupaten Alor membutuhkan petugas pajak yang kompeten.

“Dan khusus di daerah juga tadi ada perwakilan salah satu Bupati menyampaikan juga bahwa daerah membutuhkan peningkatan kualitas SDM Pengelola Pajak Daerah, dan ini di Alor juga sangat dirasakan kita masih butuh petugas pajak yang punya kualitas SDMnya baik, terutama terkait dengan bagaimana melakukan pendataan, perhitungannya, penetapannya, sampai dengan pemungutannya, harus benar – benar transparan”.

Mabilehi pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa saat ini semua jenis pajak telah dionlinekan. Melalui penandatanganan kerjasama ini, dirinya berharap agar sinkronisasi data antara Bappenda dan Kantor Wilayah Pajak di daerah dapat segera dilakukan.

“Untuk kita di Kabupaten Alor, untuk semua jenis pajak ini telah dionlinekan. Yaitu PBB, telah dilaunching oleh Bapak Bupati Alor, Bapak Amon, pada tanggal 22 Desember 2020. Sedangkan 9 pajak lainnya dari BPHTB itu kemaren juga sudah dilaunching pada 17 Maret 2021. Jadi semuanya sekarang online. Tinggal kami dari Badan Pendapatan Daerah dengan Kantor Wilayah Pajak KPP Pratama untuk wilayah Kabupaten Alor ini bisa mengintegrasikan data samu sama lain”. (Seka)

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.