Visi Misi 

Visi : 
"
Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak".

Misi : 

  1.   Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan ibu dan anak;
  2.   Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan atas asas kesetaraan dan keadilan gender;
  3.   Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan kelompok pelaku ekonomi perempuan dan masyarakat;
  4.   Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur demi terwujudnya pelayanan yang optimal.

Tugas Pokok :
Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinir urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi : 

  1.   Perumusan teknis kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3.   Pembinaan unit pelaksana teknis;
  4.   Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
  5.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Program Kerja :

  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      • Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
      • Koordinasi dan penyusunan Dokuman RKA-SKPD
      • Evaluasi kinerja perangkat daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
      • Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan SKPD
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      • Peyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
      • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      • Penyediaan bahan logistik kantor
      • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
      • Penyediaan bahan/material
      • Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
    4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      • Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
      • Pengadaan mebel
    5. Penyediaan Jas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      • Penyediaan jasa surat menyurat
      • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      • Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
    6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      • Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
      • Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
      • Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
      • Penataan orgaisasi
      • Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana
  2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    1. Perlembagaan Pengaurutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
      • Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
    2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
      • Advokasi kebijakan danpendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.
    3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.
  3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota.
    2. Penyediaan Layanan Rujunan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota
      • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota.
  4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
    1. Peningkatan Kualitas keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      • Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
  5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
    1. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabuapten/Kota
    2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      • Pengembangan komunikasi,informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
      • Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

  1.  Kepala Dinas;
  2.  Sekretaris;
    1.  Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    2.  Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    3.  Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

  3.  Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
    1.  Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ekonomi;
    2.  Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Politik dan Hukum;
    3.  Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Sosial.

  4.  Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan;
    1.  Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2.  Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum;
    3.  Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial.

  5.  Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak;
    1.  Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan bagi Perempuan;
    2.  Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Perlindungan bagi Anak;
    3.  Kepala Seksi pengaduan Perempuan dan Anak.

  6.  Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.
    1.  Kepala Seksi Pelembagaan hak Anak Bidang Budaya, Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
    2.  Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak-Hak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.


Jumlah Pegawai       :   36 Orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

Jenjang Jumlah
  • SD
-
  • SMP
2 Orang
  • SMA/SMK
10  Orang
  • DIII
3 Orang
  • DIV
-
  • S1
11  Orang
  • S2
2 Orang
  • S3
 -


Jumlah Anggaran Tahun 2022   :   Rp. --