Visi Misi 

Visi : 
Terujudnya Supremasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Misi : 

  1. Membentuk produk hukum daerah dalam mendudkung penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dan memfasilitasi terbentuknya Peraturan Desa.
  2. Mewujudkan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, advokasi hukum dan budaya hukum serta peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian

Tugas Pokok :
Tugas Pokok dan fungsi Bagian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Alor

Dalam Peraturan Bupati tersebut fungsi Bagian Hukum dan HAM adalah merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang tugas, Pelaksanaan pembinaan Hukum dan HAM dan penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis Daerah sesuai lingkup tugas :

  1. Menyusun rencana kerja tahunan Bagian Hukum dan HAM;
  2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Hukum dan HAM;
  3. Menghimpun dan menganalisa bahan/data serta memberikan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan Hukum dan HAM;
  4. Melakukanpembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Desa serta Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
  5. Melakukan penyusunan kebijakan daerah;
  6. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Tugas;
  7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Hukum dan HAM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan;
  8. Memberikan saran danpertimbangan teknis di bidang Hukum dan HAM;
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Fungsi : 

  1. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
  4. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
  6. Penyuluhan Hukum dan Penyebarluasan Dokumen Hukum;
  7. Rencana aksi Nasional HAM; dan
  8. Koordinasi, fasilitasi pengisian LHKPN.

Program Kerja :

  1. Perencanaan Pertanggungjawaban publik
  2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah Pegawai   :   12 Orang

Jumlah Berdasarkan Pendidikan :

Jenjang Jumlah
  • SD
-
  • SMP
-
  • SMA/SMK
5 Orang
  • DI
1 Orang
  • DIII
1 Orang
  • DIV
1 Orang
  • S1
4 Orang
  • S2
-
  • S3
-

Jumlah Anggaran Tahun 2020 :   Rp. 1.416.715.000,-

Contact Person : --