Berita Terbaru

Berita Terbaru (11)

LANTIK

HUMAS SETDA ALOR, Kalabahi – Pelantikan pejabat struktural adalah suatu hal yang normal dilaksanakan dalam lingkungan pemerintah dalam rangka penataan sistem pemerintahan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Demikian tegas Bupati Alor, Amon Djobo dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Alor usai melantik Oktovian Natalian Kamaukari sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, di Aula Tara Miti Tomi Nuku Kantor Bupati Alor, Selasa, (3/12/2019).
Oleh karena itu, lanjut Bupati Alor, pelantikan pejabat baru untuk menempati jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor menggantikan pejabat lama merupakan hal normal yang perlu dilaksanakan, apalagi sistem pada bidang tersebut tidak berjalan lancar.
“Teman-teman ingat bahwa pelantikan hari ini bukan karena unsur politik, bukan karena tidak mendukung saya dan Bapak Imran tetapi yang bersangkutan harus diganti sebab ia bekerja tidak sesuai aturan, tidak jujur dan tulus untuk bangun daerah ini. Pelantikan ini juga adalah pembelajaran bagi semua pejabat, Kerja harus sesuai sistem yang diatur oleh regulasi bukan kerja sesuai keinginan pribadi, kerja harus jujur, tulus dan mencintai daerah ini, jika kerja hanya mau merusak daerah ini maka saya ganti,” tegas mantan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor.
Bidang Kedaruratan dan Logistik, menurut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Alor merupakan urat nadi pada BPBD Kabupaten Alor yang berkaitan erat dengan penanggulangan bencana daerah sehingga sistem pada bidang ini benar-benar harus berjalan sesuai regulasi agar pelayanan kemasyarakatan dapat terlaksana secara baik dan lancar.
Lebih lanjut, ia tegaskan pada tahun 2016 bidang ini mengelola anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 35 miliar untuk bantuan pembangunan kerusakan akibat gempa bumi 2015 baik itu kerusakan ringan, sedang maupun kerusakan berat. Namun, kata Amon Djobo, penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tidak dapat disampaikan karena belum dilakukan pembayaran terhadap hak beberapa rekanan atau pihak ketiga yang telah melakukan pembangunan perumahan bantuan gempa bumi.
PPK, kata mantan Staf Bappeda Kabupaten Alor, tidak memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beberapa kali PPK telah dipanggil untuk rapat bersama FORKOPIMDA yang dipimpin oleh Bupati maupun Wakil Bupati untuk mendengar hasil evaluasi maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran tetapi tidak pernah hadir.
Seharusnya PPK menyampaikan laporan detail terkait pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari anggaran tersebut terkait rekanan mana yang dapat diselesaikan haknya karena dokumennya sesuai aturan dan mana yang tidak sesuai aturan agar bisa dicari jalan terbaik untuk penyelesaiannya. Akan tetapi tidak pernah ada laporan secara detail kepada Bupati Alor.
Persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak disampaikan oleh PPK mengakibatkan terjadinya pembebanan anggaran Pemerintah Pusat yang terbawa hingga anggaran tahun 2019. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Alor, sehingga Pemerintah Pusat telah memberikan peringatan untuk tidak membantu Pemerintah Kabupaten Alor jika terjadi bencana alam di Kabupaten Alor.
“Ini persoalan berat, jika hari ini, besok atau lusa ada kejadian bencana alam maka kita yang akan membiayainya karena Pemerintah Pusat tidak akan memperhatikan. Apabila hal ini terjadi maka anggarannnya kita dapat dari mana sedangkan APBD kita telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kemasyarakatan lainnya”, ungkap Bupati Dua Periode.
Penyelesaian persoalan ini, menurut mantan Staf Ahli Bupati Alor bidang Politik dan Hukum telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 1 miliar lebih yang digunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas ke Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Anggaran daerah habis terpakai untuk penyelesaian persoalan ini tetapi hasilnya tidak pernah terlaksana.
“Penyelasaian persoalan ini juga dijadikan barang dangangan, karena setiap saat mereka lakukan perjalanan dinas secara bergerombol ke Jakarta dengan alasan untuk penyelesaian persoalan, tapi hasilnya tidak ada. Uang daerah hanya pakai untuk jalan-jalan, ini uang rakyat bukan uang milik pribadi atau uang keluarga sehingga pakai seenaknya saja,” ujar Djobo kesal.
Menyikapi hal tersebut maka, PPK yang juga Kepala Bidang harus diganti, tegasnya, sehingga pejabat baru dapat bekerja secara baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk itu, Saudara Oktovianus Kamaukari dipercayakan untuk mengeban tugas dan tanggungjawab menggantikan pejabat lama pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Alor.
“Saudara Vian, ingat bahwa kepercayaan yang saya berikan ini harus dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab. Segera selesaikan persoalan pada bidang tersebut. Kerjalah sesuai sistem yang diatur dalam aturan perundang-undangan”, ujar Bupati Djobo mengingatkan.
Mendasari hasil Penilaian Tim Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 28 November 2019 dan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM. 821.2/1442/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pengawas dan Administrator dalam lingkungan Pemerintah Daerah tanggal, 29 November 2019 maka Oktovianus Natalian Kamaukari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor dilantik sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Alor menggantikan Elisabet Alung, yang dimutasikan sebagai Staf Pelaksanan pada Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor.
Pejabat yang dilantik didampingi Pendamping Rohani Ibu Pendeta Samulina Grimu, STh dan dua orang saksi yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Alor Muhammad Bere, dan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor Thomas Edison Adang.
Hadir pada acara tersebut antara lain Forkopimda tingkat Kabupaten Alor, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. (Edy Kaful)

forkopimda2

Kalabahi, Humas Alor. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalani perayaan Natal 25 Desember 2019 dan menyambut Tahun Baru 2020, maka Pemerintah Daerah melakukan Rapat Kerja bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Instansi terkait.

forkopimda

Rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Alor (Senin, 02/12) dihadiri Wakil Bupati Alor Imran Duru, S.Pd, M.Pd, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H, Kepala Kejaksanaan Negeri Kalabahi Pipiet Suryo Priarto Wibowo, SH, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Alor AKBP Dermawan Marpaung, S.I.K, M.Si, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1622 Alor Letnan Kolonel (Infantri) Sofyan Munawar, S.Ag, Kepala Pengadilan Agama Kalabahi, Kepala Dinas Pemerintah Desa Muhammad Bere, SH, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor Ripka S. Jayati, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Alor Arifin Juma, S.Pi, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Alor Arbay Koho, S.H, M.HUM, Kepala Pertamina Cabang Kalabahi, Kepala PLN Cabang Kalabahi, Kepala Depot Logistik (Dolog) Kalabahi, Kepala ASDP Kalabahi dan PDAM Nusa Kenari.

forkopimda1
Bupati Alor Drs. Amon Djobo saat membuka rapat kerja mengharapkan Forkopimda dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengamanan dalam perayaan Natal 25 Desember dan Tahun Baru 01 Januari 2020.
Pengamanan yang dimaksudkan lanjut Bupati Djobo tidak hanya pada aspek ketentraman dan ketertiban (Kamtibmas) lingkungan masyarakat tetapi berkaitan pula dengan Penerangan Listrik saat Perayaan Natal, Transportasi Angkutan Laut, Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) terutama minyak tanah dan juga kestabilan harga sembilan (Sembako).
Terkait pengamanan Kamtibmas, Bupati Djobo memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor untuk membantu aparat Polres Alor dan Kodim 1622 Alor dalam melakukan patroli pengamanan Kamtibmas dalam perayaan Natal dan Tahun Baru dan pengamanan saat ibadah perayaan di gereja-gereja.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Alor memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor untuk membantu Pihak ASDP dan juga Administrator Pelabuhan (ADPEL) Kalabahi untuk mengawasi para penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut baik Kapal Fery maupun perahu motor.
“Satpol PP harus membantu aparat Polres Alor dan Kodim 1622 Alor untuk menciptakan Kamtibmas saat perayaan Natal dan menyambut tahun baru. Dinas Perhubungan juga harus ada di pelabuhan untuk bantu ASDP dan ADPEL mengawasi penumpang yang gunakan jasa angkutan laut, batasi penumpang jika kapal telah mencapai kapasitas muatan sehingga tidak terjadi kelebihan muatan, nanti terjadi kecelakaan laut yang disalahkan pemerintah”, tegas Bupati Djobo.
Untuk penerangan listrik PLN, Bupati Djobo harapkan pihak PLN dapat mensiasatinya jika terjadi pemadaman akibat kelebihan beban pemakaian apalagi terjadi saat perayaan ibadah Natal baik saat ibadah pagi, sore dan malam hari. Pemadaman listrik menurutnya boleh dilakukan diatas jam 11 malam.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) terutama bahan bakar minyak tanah, mantan Staf Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Alor harapkan Pertamina dapat menyediakan bahan bakar yang cukup bagi masyarakat tidak hanya saat perayaan Natal dan Tahun Baru tetapi untuk 5 sampai 6 bulan ke depan untuk mengansipasi terjadinya badai yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemasokan bahan bakar melalui laut, termasuk Dolog juga sudah harus menyediakan beras untuk 6 bulan ke depan.
“Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan BBM dan beras, apalagi curah hujan yang tidak bagus pasti akan mengakibatkan gagal panen”,ungkap Bupati Djobo.
Selain Kamtibmas, Bupati Alor Drs. Amon Djobo juga mengatakan, setelah APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2020 ditetapkan maka semua proses pelelangan sudah harus dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik tahun 2020 dapat dikerjakan pada awal tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres Alor AKBP Dermawan Marpaung, S.I.K, M.Si mengungkapkan, untuk menciptakan Kamtibmas saat Perayaan Natal dan Tahun Baru maka Polres Alor akan menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) termasuk penjagaan pada setiap ibadah perayanaan Natal dan Tahun Baru di gereja-gereja.
Hal senada juga dikatakan Dandim 1622 Alor Alor Letnan Kolonel (Infantri) Sofyan Munawar, S.Ag bahwa aparat Kodim 1622 Alor siap membantu melakukan pengamanan Kamtibmas selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H mengharapkan agar Pemerintah RT/RW pada setiap Desa/Kelurahan wajib mengawasi keluar masuk penduduk di wilayahnya. Bila ada penduduk baru maka diwajibkan untuk melaporkan diri pada pemerintah setempat agar pemerintah setempat dapat mengetahui secara jelas identitas, maksud dan tujuan kehadiran yang bersangkutan di wilayah tersebut.
Terkait ketersediaan BBM, Plt. Kepala Pertamina Kalabahi Arman P, mengatakan, Pertamina telah menyiapkan BBM untuk 12 bulan ke depan. Namun, untuk pengawasan penjualan BBM khususnya minyak tanah perlu dilakukan oleh semua pihak agar tidak terjadi penumpukan dan permainan harga minyak tanah di pasaran.
Menyikapi dampak negatif akibat mercun/petasan yang dialami oleh sejumlah anak yang bermain mercun/petasan pada tahun 2018 silam, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek, SH, mengusulkan kepada Kapolres Alor agar sebelum memberikan ijin penjualan kepada para penjual maka hendaknya diberikan arahan untuk tidak menjual mercun/petasan yang bisa mengakibatkan luka bakar. (Edy Kaful)

bupati123Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan Resume Kebijakan Uumum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020  pada sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan KUA dan PPAS APBD 2020. Mengawali sambutannya Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Bapak-Ibu yang baru saja dilantik pada beberapa waktu yang lalu dalam mengemban amanat rakyat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2019-2024 dan untuk pertama kali dalam periode yang baru ini bersama Pemerintah Daerah akan membahas dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah diawali dengan Pembahasan pendahuluan terhadap KUA dan PPAS. Pemerintah berharap, semangat kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemerintah dan DPRD akan semakin baik untuk menghasilkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Alor yang Kenyang, Sehat dan Pintar.  
Selanjutnya Bupati Alor mengatakan bahwa upaya menjaga Konsistensi terhadap waktu pembahasan dan Penetapan APBD pada setiap tahun sebagaimana yang dipersyaratkan terus kita lakukan. Untuk APBD TA. 2020, penyampaian dan pembahasan pendahuluan dokumen KUA dan PPAS antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan kita sepakati bersama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan untuk selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan  R-APBD TA. 2020. Untuk itu, Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khusus pada Badan Anggaran DPRD yang telah bersama Pemerintah membahas Dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kita berharap bersama, semoga pembahasan dan penetapan R-APBD Kabupaten Alor TA. 2020dapat  diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan APBD TA. 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama pemerintahan dan periode RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024; oleh karena itu, sejumlah langkah kebijakan dalam kerangka meletakkan fondasi pembangunan untuk 4 tahun kedepan dalam mencapai target-target pembangunan sudah harus dilakukan,  melalui upaya menggerakkan kehidupan masyarakat  untuk mencapai masyarakat Alor yang Kenyang, sehat dan pintar. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani upaya sadar Pemerintah untuk melihat kondisi riil masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomi,melalui kualitas Sumber daya Manusia  dan sektor-sektor pendukung lainnya.

Menyimak dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 yang telah dilakukan pembahasan Pendahuluan, ijinkan saya menyampaikan secara ringkas muatan-muatan materikedua Dokumen dimaksud, sebagai berikut:
Gambaran Kerangka Ekonomi Makro dan Asumsi Dasar
Asumsi dasar ekonomi makro nasional untuk Tahun perencanaan 2020 diproyeksikan akan tetap melanjutkan momentum positif ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.
Dalam rencana ekonomi makro nasional, ditetapkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 - 5,3 % dengan tema kebijakan Fiskal tahun 2020, yakni : APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM sebagai tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian Visi Indonesia 2045. Untuk RPJMN 2020 - 2024 yang merupakan tahapan ke IV RPJPN meletakkan Visi :  Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan untuk implementasi arah kebijakan sesuai RPJMN 2020-2025 dimaksud, maka tahun 2020 Pemerintah pusat meletakkan tema  Akselarasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam kaitan dengan Pembangunan Provinsi NTT, Visi Pembangunan NTT periode 2019 - 2023 adalah  NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI; dengan 5 (lima) Misi pembangunan daerah, yakni : (1) mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, (2) membangun NTT sebagai salah satu gerbong dan pusat pengembangan pariwisata nasional; (3) meningkatkan kesejahteraan dan kualitas infrastuktur untuk mempercepat pembangunan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan (5) mewujudkan reformasi birokrasi, dengan sejumlah prioritas pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat NTT.
Struktur ekonomi makro Kabupaten Alor dilihat dari seberapa besar kontribusi 17 sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor usaha yang tersedia; data BPS menunjukkan, untuk PDRB atas harga berlaku terus mengalami peningkatan yakni dari Rp. 1.989,15 milyar lebih Tahun 2014 menjadi Rp. 2.846,08 Milyar lebih.  Berdasarkan Harga konstan 2010, PDRB juga mengalami peningkatan, yakni dari 1.817.037 juta rupiah pada Tahun 2017 menjadi 1.913.191 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kabupaten Alor mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,29 persen dan akan terus dipertahankan pada kondisi dimaksud hingga pada tahun perencanaan 2020.

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan, yakni dari 58,50 Point pada tahun 2015, menjadi 60,14 pada tahun 2018, dan diprediksi akan mencapai 61,60 point pada tahun 2020. Untuk tahun perencanaan 2020, arah kebijakan pembangunan daerah disinergikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan provinsi NTT,  yang diletakkan pada : Pembangunan SDM dan pengembangan sektot-sektor unggulan ekonomi daerah. Arah kebijakan ini difokuskan pada beberapa aspek meliputi Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian melalui dukungan bantuan baik bibit, alsintan dan lainnya, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah, optimalisasi pengembangan potensi Pariwisata melalui pemenuhan kebutuhan 5A, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen Bumdes dan Koperasi, penyediaan infrastruktur sebagai pendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akan dilakukan dengan sejumlah sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi pembangunan daerah 2019-2024. Struktur Anggaran Pendapatan Daerah;
Kebijakan Umum terhadap Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan pada beberapa hal, antara lain : Memperkuat, memperluas dan menyelaraskan objek penerimaan daerah sesuai amanat regulasi serta mengarahkan alokasi anggaran secara proporsional untuk mendukung usaha pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, maka Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.172Trilyun lebih; atau bertambah Rp.43,05 Milyar lebih atau meningkat 3,81% dari APBD TA.2019 sebesar  Rp. 1,129 Trilyun Lebih,  dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah;

Target PAD, pada TA. 2020 sebesar Rp. 60,92milyar lebih atau bertambah Rp. 1,14 Milyar lebih atau meningkat 1,92% dari APBD TA. 2019 sebesar Rp. 59, 77 Milyar Lebih.
Sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yakni Retribusi daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan Pajak Daerah sebesar 10,19%; sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah berkurang yang disesuaikan dengan analisis besaran potensi dan besaran realisasi  yang diterima.

Dana Perimbangan;

Target pendapatan dari Dana Perimbangan, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.905,31 milyar lebihatau bertambah sejumlah Rp.39,65 milyar lebih atau meningkat 4,58 % dari target Dana Perimbangan TA. 2019. Meningkatnya dana perimbangan akibat bertambahnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10,74 % dari DAK TA. 2019,yakni dari Rp. 229,35 Milyar lebih, meningkat menjadi Rp.254,00 Milyar lebih. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan sebesar 2,52%, yaitu dari Rp. 627,36 Milyar Lebih pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp. 643,15 Milyar lebih. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami pengurangan sebesar 8,73 % yaitu dari Rp. 8,93 Milyar lebih, berkurang menjadi Rp. 8,15 Milyar lebih. Pengurangan ini disesuaikan dengan besaran alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Alokasi pendapatan dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.206,51milyar lebih, atau meningkat 1,10% dari alokasi TA. 2019 yang mencapai Rp. 204,27 Milyar Lebih. Meningkatnya Lai-lain Pendapatan Daerah yang sah ini berasal dari tambahan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Tambahan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 2,07%, yakni dari Rp. 163,15 Milyar lebih pada TA. 2019 meningkat menjadi Rp. 166,52 Milyar lebih, atau bertambah              Rp. 3,37 Milyar lebih.

Struktur Belanja Daerah;
Kebijakan terhadap Belanja Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Tidak Langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga; Sedangkan kebutuhan Belanja Langsung merujuk pada RKPD Tahun 2019 yang diarahkan untuk merespon kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang di masyarakat juga dimaksudkan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diarahkan baik oleh pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Secara umum, Belanja Daerah pada APBD TA. 2020, dialokasikan sebesar Rp.1,172 Trilyun lebih, atau  berkurang 0,17% dari Belanja TA. 2019 sebesar Rp.1,174Trilyun Lebihatau berkurang sebesar Rp. 1,94 Milyar lebih. Belanja Daerah terdiri dari :
Belanja Tidak LangsungPada APBD TA.2020, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 627,52milyarlebihatau meningkat 3,01persenatau bertambah sebesar Rp. 18,34 milyar lebih, dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2019 Sebesar Rp. 609,17 Milyar Lebih.
Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai sejumlah komponen, antara lain : Kebutuhan Belanja Pegawai, yang mengalami peningkatan  12,28% atau bertambah Rp.42,21 Milyar lebih menjadi Rp. 386,06 Milyar lebih. Bertambahnya Belanja Pegawai pada TA. 2020 lebih banyak dipengaruhi oleh alokasi tambahan untuk pengangkatan PKKK serta rencana perekrutan CPNSD tahun 2019/2020.
Untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan, masing-masing 20,48%, 35,90% dan 50%; sedangkan untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mengalami pengurangan 9,03% atau berkurang Rp. 23,32 Milyar Lebih yakni dari Rp. 258,38 Milyar Lebih  pada TA. 2019 menjadi Rp. 235,06 Milyar lebih.Belanja Langsung
Pada APBD TA. 2020,Belanja Langsung dialokasikan sebesar                   Rp.545,23milyar lebih atau berkurang 3,59persenatau berkurang sejumlah Rp. 20,29 Milyar lebihdari target belanja langsung pada APBD TA. 2019 sejumlah Rp. 565,53 Milyar Lebih.
Alokasi Belanja Langsung difokuskan untuk mendukung kegiatan yang sifatnya prioritas dan secara rutin dilaksanakan oleh OPD, disamping kewajiban Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk membiayai honor tenaga-tenaga kontrak di daerah, seperti tenaga kontrak kesehatan, pendidikan, tenaga pembersih, fasilitator dan pendamping kelompok masyarakat, upah-upah pungut dan sejumlah kewajiban lainnya.
Selain itu, alokasi Belanja Langsung diarahkan pula untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik maupun non fisik yang rincian alokasinya sebagaimana terdapat dalam PPAS 2020.
Stuktur Pembiayaan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.  Atas dasar dimaksud, maka Untuk Tahun perencanaan 2020, Pemerintah daerah belum mengalokasikan Pembiayaan daerah, baik untuk Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan karena Besaran Alokasi Belanja Daerah samadengan besaran Pendapatan Daerah.
Sebelumnya anggota DPRD asal PSI Donny M. Mooy melakukan interupsi ketika Bupati hendak menyampaikan  Resume KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020. Donny demikian biasa disapa menyampaikan bahwa untuk keteraturan pembahasan maka sedapat mungkin Resume KUA PPAS disampaikan sehari sebelumnya agar dapat dipedomani oleh anggota Dewan sebelum memasuki Paripurna.
Ketika ketua DPRD hendak menutup Paripurna tersebut, anggota DPRD asal Partai Demokrat Rey Atabui melakukan interupsi, bahwa terdapat perbedaan antara dokumen yang dibahas dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD terkait Penerimaan untuk itu perlu ketegasan Bupati dokumen mana yang harus dipakai  namun pernyataan tersebut ditempali langsung oleh beberapa anggota DPRD lainnya sehingga jalannya sidang sedikit gaduh, namun dengan ketegasan ibu Ketua DPRD maka Sidang Paripurna dalam rangka Penandatanganan KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 dapat ditutup dengan aman.

BKN2019Jakarta-Tim Web Alor, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Siaran Pers Nomor: 088/RILIS/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 mengumumkan bahwa seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 telah dibuka. Hal tersebut berdasarkan pengumuman Menteri PAN RB nomor B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam jumpa pers yang digelar bersamaan dengan peresmian UPT BKN Balikpapan menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi dikarenakan jumlahnya yang sudah hampir separuh dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. “Saat ini Pemerintah fokus membuka formasi untuk jabatan yang dapat berkontribusi memberikan perubahan,” ungkap Kepala BKN.Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa pengumuman tersebut akan diikuti oleh pembukaan pendaftaran secara daring (online) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 11 November 2019 mendatang. Untuk itu, pelamar perlu menyiapkan dokumen yang harus diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. “Dalam masa pengumuman ini, instansi yang membuka formasi CPNS 2019 diharapkan mempubikasikan pengumuman resmi pada situs web dan media sosial masing-masing,” ujar Ridwan.Ridwan.

 bkn20192

Lebih lanjut Ridwan menghimbau kepada pelamar untuk membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN serta kanal Frequently Asked Question (FAQ) jika ditemukan kesulitan atau kendala. Jika masih tidak menjawab kendala yang dialami, pelamar dapat menggunakan helpdesk daring dalam portal SSCASN serta luring (offline) di Kantor Pusat BKN mulai tanggal 11 November 2019. “Jadi jika FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, pelamar bisa memanfaatkan kedua sistem helpdesk tersebut untuk mendapatkan solusi,” jelas Ridwan.Pada tahun 2019 ini, Pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, Instansi Pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 K/L dan Instansi Daerah 114.861 formasi pada 462 Pemerintah Daerah. Ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat. Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya. Tiga besar formasi padda penerimaan CPNS kali ini adalah guru (63.324 formasi), tenaga kesehatan (31.756 formasi), dan teknis fungsional (23.660 formasi). Seperti halnya pada penerimaan CPNS sebelumnya, setiap pelamar hanya dapat melamar pada 1 formasi di 1 instansi.Terakhir Ridwan menyampaikan bahwa pada pelaksanaan seleksi CPNS 2019, bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pascapengumuman dan instansi diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut. “Hal itu dilakukan guna menghindari terjadinya ketidakpuasan dalam putusan hasil seleksi administrasi yang diterbitkan instansi, pelamar diimbau untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik dan hanya mengunggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan,”. Untuk melihat Pengumuman Penerimaan CPNS anda dapat mengklik Informasi CPNS 2019 tutup Ridwan.

pariurna

(Sidang Paripurna Penandatanganan KUA & PPAS Perubahan APBD 2019 ; foto by Eman)

Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan Resume Kebijakan Uumum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019  pada sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019. Mengawali sambutannya Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya dalam penyelenggaraan Festival Panggil Ikan yang sementara berlangsung di Kabupaten Alor. Kita semua berharap, even ini memberikan dampak bagi perkembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Alor sekaligus memberikan nilai tambah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya Bupati Alor mengatakan bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman penngelolaan Keuangan Daerah khusus yang mengatur tentang Perubahan APBD, secara jelas menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Perubahan APBD jika keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis beanja. Hal yang sama diatur kembali dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APB Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, berdasarkan aporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, ditemukan sejumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang wajib dibiayai kembali pada Perubahan APBD Tahun 2019.

paripurna1
Atas Dasar ketentuan dimaksud, sealigus dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 telah disusun untuk dibahas bersama DPD sebagai mitra Pemerintah Daerah yang teah diawali melalui pembahasan Pendahuluan antara TAPD bersama Banggar DPRD.STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan Umum terhadap Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada Optimalisasi pemanfaatan objek0objek pendapatan yang secara menyeluruh berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan meningkat 1,63 % atau bertambah Rp. 18.43 Milyar lebih, menjadi Rp. 1.148 Trilyun lebih jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Anggaran Murni sebesar Rp. 1.129 Trilyun Lebih, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sekitar 30.26 % atau bertambah Rp. 18.08 Miyar menjadi Rp. 77.86 Milyar Lebih. Tambahan PAD pada Perubahan APBD ini berasal dari Tambahan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Tambahan Retribusi pada sejumlah Perangkat Daerah. Selain itu, sumber Lain – lain  PAD yang sah bertambah 51.29 % yang berasal dari Denda Keterlambatan Pekerjaan, Tambahan dari TPTGR dan Penyelesaian sejumlah hasil temuan; sedangkan Pendapatan dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan.
Selain itu struktur Pendapatan Daerah yang bersumber dari  Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2019 hanya bertambah Rp. 200.000. Tambahan pada Dana Perimbangan ini bersumber dari DAK Non Fisik pada BOP PAUD yang disesuaikan dengan Pagu definitif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Aokasi Umum tidak mengalami perubahan. Selain PAD dan Dana Perimbangan, Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2019 mengalami peningkatan 0.17 % atau bertambah Rp. 342.59 Juta Lebih dari Rp. 204.27 Milyar Lebih pada APBD Murni Tahun 2019.STRUKTUR BELANJA DAERAH
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 disusun dengan harapan dapat mencapai hasil dari input yang direncanakan. Disamping itu, dengan memperhatikan tambahan pendapatan serta kebutuhan OPD berdasarkan hasil evaluasi pada Semester I Tahun 2019, hasil perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Sisa Hasil Pekerjaan yang harus diselesaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan  APBD untuk efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Pada Perubahan APBD Tahun 2019, Belanja Daerah diusulkan bertambah sebesar Rp. 55.57 Milyar Lebih atau meningkat 4.73 % dari APBD Murnni Tahun 2019, sehingga total Belanja Daerah pada Perubahan ABPD menjadi Rp. 1.230 Trilyun Lebih jika dibandingkan dengan Alokasi Belanja Daerah pada Anggaran Murni sebesar Rp. 1.174 Trilyun Lebih. Belanja Daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 621.32 Milyar Lebih atau bertambah Rp. 12.14 Milyar Lebih atau meningkat 1.99 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 608.95 Milyar Lebih atau bertambah Rp. 43.42 Milyar Lebih atau meningkat 7.68 %. Alokasi Belanja Tambahan pada Belanja Langsung dimaksud digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Prioritas pada OPD serta Penyelesaian sisa hak pihak ketiga.
Struktur Pembiayaan Daerah
Struktur pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 bersumber dari Rencana Pinjaman Daerah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sesuai LHP BPK Tahun 2018 sejumlah Rp. 37.63 Milyar Lebih, sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 82.13 Miyar Lebih yang digunakan untuk menutup devisit anggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019, sehingga tidak ada SILPA Tahun Berkenan atau Berimbang.
Demikian Resume Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 dan diserahkan kepada Rapat Paripurna Dewan untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

bupati2Pembangunan pariwisata Kabupaten Alor tidak mengalami hambatan oleh karena dukungan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di Kabupaten Alor yang bersatu padu untuk menjadikan Alor sebagai Gerbang Pariwisata. Obyek-obyek wisata di Kabupaten Alor yang semakin bergeliat meningkatkan animo serta minat wisatawan baik domestik maupun manca negara yang mulai melirik Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata mereka pada tiga tahun terakhir ini. Untuk itu nilai pariwisata yang harus dikembangkan adalah pariwisata berbasis masyarakat dengan meletakkan dasar pada budaya dan kearifan lokal yang dikembangkan secara bersama-sama serta didukung dengan aspek infrastruktur, keamanan dan ketertiban serta pengembangan kelayakan-kelayakan potensi pariwisata sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Alor. Pada tahun 2018 kunjungan wisatwan domestik dan mancanegara di Kabupaten Alor mencapai 2001 orang. Para wisatwan ini datang dengan menggunakan moda tarnsportasi laut dan udara. Maskapai trans dan wings air rute Kupang Alor telah membuka jadwal penerbangan 3 kali setiap harinya, dan maskapai Nam Air rute Denpasar Alor  pun telah membuka jadwal penerbangan 3 kali dalam seminggu sebagai akses masuk di Kabupaten Alor. Selain itu juga ada moda transportasi laut yakni kapal fery dan fery cepat rute Kupang Alor yang berlayar 4 kali dalam seminggu. Diharapkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestic maupun mancanegera di Kabupaten Alor mampu memberikan nilai tambah  di bidang ekonomi, khususnya  untuk kegiatan pariwisata saat ini. Demikian disampaikan Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, pada jumpa pers dalam Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti, serta Gubernur NTT beserta rombongan untuk menghadiri Festival Dugong dan Kuliner Alor yang dirangkai dengan beberapa kegiatan lain seperti Seminar Pariwisata. Selain Dugong, Kab. Alor sebagai Bumi Persaudaraan, Tanah Terjanji, Surga di Timur Matahari juga memiliki beragam potensi destinasi wisata lainnya seperti Taman Laut Selat Pantar yang meraih pernghargaan sebagai taman laut terindah di Indonesia di 2016  dengan 26 titik (dari total 54 snorkeling dan diving spots) yang dinilai sempurna, Al Quran Tua dari Kulit Kayu yang dibuat pada abad ke 17 dan menjadikannya Al Quran tertua di Asia Tenggara, Perkampungan Tradisional seperti Takpala, Monbang, Bampalola, Matingfai, Air Mancur / Sumber Air Panas Tuti Adagae dan Air Terjun Mataru, Pantai Ling Al yang sementara ini telah dikelola oleh investor asing dengan membangun 46 homestay, Jawa Toda dan Pulau Keopa yang juga telah mendapat sentuhan para investor asing, Batu Berwarna di Pantar Tengah yang juga merupakan pantai yang tepat untuk berselancar serta Obyek wisata pegunungan yang berdiri tegak dan berkelok-kelok layaknya tentara Inggris yang berbaris menuju medan perang, juga menarik minat wisatawan.

Keunikan pariwisata Alor membawa harapan baru bagi pelaku dunia usaha pariwisata dengan meningkatnya animo wisatawan asing maupun domestic untuk berdatangan setiap hari, menikmati keindahan pulau alor. Dan harapan itu akan nyata bila masyarakat maupun dunia usaha mendukung secara penuh kegiatan pariwisata ini. Untuk itu, dengan kehadiran Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan RI serta Gubernur NTT bersama rombongan, paling tidak dukungan pemerintah pusat dan provonsi semakin kuat untuk peletakan kebijakan yang lebih baik terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Alor. Demikian disampaikan oleh Bupati Alor.

Selain sector pariwisata, potensi lain yang saat ini sedang digenjot untuk mendukung peningkatan PAD maupun pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan income perkapita rumah tangga penduduk masyarakat Kabupaten adalah pembangunan jalan dari kota ke desa, pembangunan jalan lintas kecamatan dan desa-kelurahan menuju kantung-kantung produksi, pembangunan rumah layak huni, pembangunan air bersih, pembangunan jaringan listrik, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk menurunkan angka gizi buruk, stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat alor maka lintasan kegiatan untuk Alor Sehat diletakkan sebagai prioritas pembangunan. Dalam hal ini peningkatan kualitas sumber daya aparatur bidang kesehatan yang melayani baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Selain itu langkah lain yang diambil oleh pemerintah adalah pengembangan produk-produk unggulan daerah yakni kemiri, cengkeh, vanili, jambu mente, pinang iris dan rumput laut. Produk-produk unggulan ini telah memberikan dampak positif terhadap pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Alor. Khusus untuk harga vainili basah telah mencapai Rp.850.000/kg dan vanili kering mencapai Rp.6.750.000/kg. Sedangkan harga cengkeh kering mencapai Rp.90.000/kg. Tahun ini terdapat  4 KK yang memperoleh pendapatan 600-700jt dari penjualan vanili. Petani rumput laut juga mendapat penghasilan yang cukup menggembirakan. Masyarakat mendapat motivasi dan harapan baru dikarenakan pelaku ekonomi di Kabupaten Alor, baik koperasi maupun bank telah memberikan support dana dalam bentuk kredit modal usaha dengan bunga ringan untuk mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kecil. Inilah wujud kebersamaam pemerintah dan dunia usaha dalam memberdayakan masyarakat.
    
  

bupatiBertempat di Ruang Kerja Bupati Alor hadir Pejabat KPK Perwakilan NTT, Alfi dkk bersama 10 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. Turut hadir pula dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, para Asisten Sekretaris Daerah serta beberapa pejabat terkait lainnya. Rapat ini membahas indikator dan capaian Pemberantasan Korupsi Terintegerasi di Kabupaten Alor. Sepuluh OPD yang menjadi objek pemberantasan korupsi antar lain adalah Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Khusus untuk capaian-capaian dari indikator Pemberantasan Korupsi Terintegerasi di Kabupaten Alor meliputi beberapa obyek antara lain Penyimpangan penggunaan dana daerah dan aset daerah; Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap aparatur pelaku tindakan korupsi di daerah; dan Kegiatan fisik yang disejajarkan dengan aturan-aturan yang berlaku.
Dalam arahannya Bupati Alor menyatakan seluruh capaian-capaian indikator yang mengarah ke keberhasilan pembangunan perlu didukung dan ditopang, sedangkan indikator-indikator capaian yang belum mengarah ke keberhasilan dan masih dibawah target harus menjadi perhatian serius dan mendapat dorongan dari para pimpinan OPD sehingga program kegiatan  dan dana yang dikeluarkan dengan dapat disejajarkan dengan indicator capaian yang telah disampaikan.
KPK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah khususnya para pimpinan OPD atas terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk mencapai target serta merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun pada tahun 2018 lalu.
Diharapkan dengan dukungan, perhatian, harapan serta topangan dari pihak KPK terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Korupsi Terintegerasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berjalan sesuai dengan asas-asas hukum  

bupatiBertempat di Gereja Mail Eheng Mali berlangsung Pesta Paduan Suara Gerejawi Persekutuan Anak dan Remaja Tingkat Klasis Teluk Kabola dengan melibatkan 24 mata jemaat dan + 1000 anak PAR turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Perhelatan sukacita untuk kalangan PAR yang dimotori oleh Pengurus Klasis Teluk Kabola merupakan yang kedua kali di tingkat Klasis Gereja-gereja se-Tribuana.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Alor, jajaran Muspida Ketua Klasis, para Pendeta se Klasis Teluk Kabola dan seluruh Pengurus Pemuda se-Klasis Teluk Kabola.
Dalam sambutannya Bupati Alor mengatakan  acara sukacita yang dilakukan oleh anak-anak PAR ini adalah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Alor khususnya kualitas SDM Kristen di daerah ini untuk menumbuhkembangkan kreatifitas, daya dukung dan harapan mereka serta untuk menanamkan kejujuran nilai-nilai rohani, kejujuran persahabatan dan kejujuran intelektual yg selama ini mereka miliki. Lebih lanjut Bupati Alor mengatakan kondisi obyektif daerah ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Alor sudah cukup memadai, namun disisi yang lain kreatifitas, kearifan lokal dan dukungan-dukungan teknis lainnya perlu harus dibina dan ditingkatkan sehingga pemuda pemudi Alor pun memiliki martabat dan kehormatan untuk bisa melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. dari talenta keberkatan yg Tuhan beri baik untuk melayani keluarga, melayani sesama maupun utk melayani Tuhan  

img 20190719 wa0033Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat mebuka Festival Panggil Ikan (Dugong) di Pantai Wisata Mali di Alor, Jumat (19/7). Acara pembukaan yang dihadiri ribuan orang itu dimaksudkan sebagai pendorong promosi serta pengembangan sektor Pariwisata di Nusa Tenggara timur pada umumnya dan secara khusus untuk Kabupaten Alor.

Dalam sambutannya, Gubernur Viktor Laiskodat memberikan apresiasi bagi Bupati Alor dan masyarakat Kabupaten Alor, karena menurut gubernur pengalaman pelaksanaan Festival di NTT yang diikuti, Festival Panggil Ikan (Dugong) merupakan Festival terbaik di NTT. Menurut Viktor kesiapan pelaksanaan Festival ini walaupun yang pertama tapi bisa mencapai 40 % ketimbang di daerah lain yang baru mencapai sekitar 10 %.

Untuk itu Viktor berjanji akan mengundang Pengusaha untuk membangun fasilitas pendukung seperti Resort atau Hotel yang bagus sepanjang daerah wisata ini sehingga pada pelaksanaan Festival tahun 2020 persiapannya bisa mencapai 90 %. Pada kesempatan ini, gubernur juga menyampaikan salam hangat dari bapak Presiden Joko Widodo dan berjanji akan menghadiri Festival Panggil Ikan (Dugong) tahun 2020 yang akan datang.

Diakhir sambutannya gubernur berpesan agar Bupati Alor dapat membuat Perda atau Perbup yang mengatur tentang pelaksanaan Kegiatan Panggil Dugong. Jangan setiap orang yang berkunjung di Alor diantar untuk melihat Dugong. Jika demikian maka Dugong tidak punya nilai investasi yang mahal. Oleh karena itu jiika dapat maka peristiwa panggil dugong hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Gubernur juga berpesan agar Dugong dapat dilestarikan dengan baik karena dugong merupakan hewan langkah yang harus dilindungi.

img 20190719 wa0022

Sebelumnya Bupati Alor dalam arahan pembukaannya menyampaikan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada bapak Gubernur NTT yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Festival Panggil Ikan (Dugong) di Kabupaten Alor sekaligus membuka kegiatan Festival ini. Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengharapkan semoga pada pelaksanaan Festival yang akan datang bapak Gubernur bisa menghadirkan bapak Presiden di Kabupaten Alor. Dalam candaannya Bupati Amon mengatakan kalau di Manggarai Barat ada Komodo maka di Alor kami akan buat mujizat manakala dugong dikawinkan dengan ikan Paus maka akan melahirkan Komodo sehingga bapak gubernur dan bapak presiden bisa berkunjung secara rutin di Kabupaten Alor untuk melihat keajaiban tersebut.

img 20190719 wa0013

Festival dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan Nelayan dan Bapak Onesimus Laa yang merupakan pelestari Dugong. Selanjutnya Gubernur NTT bersama Bupati Alor serta seluruh peserta dipersilahkan untuk mencicipi kuliner yang disediakan juga dilakukan kunjungan ke berbagai stand yang ada di arena festival. (Eman)

 

 

 

bupatiKabupaten Alor hari ini sabtu 20 Juli2019 melaksanakanPemilihan Kepala Desa secara Serentak di 132 Desa. Hal ini merupakan sebuah sejarah baru dalam tatanan demokrasi di Kabupaten Alor. Demikian intisari dari pesan Bupati Alor dalam pelaksaaan Pilkades di Kabupaten Alor. Menurut Bupati Alor Drs. Amon Djobo, demokrasi sebenarnya sudah lama berkembang di desa melalui pikades. Oleh karena itu pelaksanaan pilkades serentak kali ini sekiranya menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan momentum politik lainnya di Kabupaten Alor.
 Desa memiliki otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana daam undang undang tersebut juga mengatur tentang masa jabatan kepala desa yang ditetapkan selama 6 tahun. Melalui undang undang tersebut juga maka desa kini memiliki alokasi dan ayang cukup besar dari Pemerintah untuk membiayai pembangunan di desa. Oleh karena itu melalui momentum Pilkades ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin – pemimpin baru di desa yang berintegritas dan punya komitmen kuat dalam membangun desa.

Bupati Serahkan Alat Peraga Pilkades Serentak

Sebelumnya pada kamis, 18 Juli 2019 pagi, bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor, Bupati Alor menyerahkan kepada seluruh petugas dari 132 TPS alat peraga Pilkades berupa Kotak Suara, surat suara serta atribu lainnya, dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak. Seluruh prasarana pendukung Pemilukades itu selanjutnya akan dibawa ke oleh petugas dan diserahkan pada Camat dan Kepala Desa untuk digunakan pada tanggal 20 Juli 2019 di desa masing-masing. Dalam sambutannya, Bupati Alor menyatakan demokrasi tetap akan bertumbuh dengan baik dari desa, kecamatan dan kabupaten. Untuk itu penyaluran sarana-sarana penunjang pelaksanaan kegiatan Pemilukades pada tanggal 20 Juli 2019 diharapkan dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Dengan demikian dapat memberikan arti dan nilai bagi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa yang bersangkutan. Dalam acara penyerahan itu hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,  beberapa pejabat eselon III lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor serta masyarakat yang turut menyaksikan penyerahan sarana penunjang Pemilukades.