515 CPNS DAN P3K TERIMA SK
Sebanyak 515 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara resmi menerima Surat Keputusan (SK). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Drs. John P. Pulingmahi, MT.
Penyerahan SK ini dilakukan langsung oleh Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, M.Ap, dan disaksikan oleh Wakil Bupati Alor, Imran Duru, M.Pd, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Alor.
“Untuk penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2021 ini berjumlah 515 orang. Dalam rincian itu formasi CPNS 124 orang, formasi P3K guru tahap satu 263 orang, formasi P3K tahap dua 234 orang, sedangkan formasiP3K non guru 18 orang”.
Disampaikan juga oleh Pulingmahi, bahwa dari 515 pegawai tersebut, terdapat satu orang dari P3K yang mengalami permasalahan karena ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang ada namun telah dinyatakan lulus. Terkait persoalan ini, Pemda Alor sudah bersurat ke BKN Pusat namun hingga kini belum direpon. Persoalan ini menurut Pulingmahi bukan hanya dialami oleh Kabupaten Alor, tetapi beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi NTT.
“Dari sebanyak formasi P3K, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, ataukah dalam laporan saya tadi, hanya ada satu yang terkendala, terkendalanya itu mengenai formasi yang dia lamar itu. Disitu yang disediakan itu Sarjana, namun yang lolos padahal ijazahnya itu Diploma Tiga. Dalam seleksi administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud dia lolos sehingga dia juga diperkenankan untuk ikut seleksi. Dalam seleksi juga dia lolos juga, jadi P3K. Namun dalam pelaksanaan penetapan NIP ke BKN disitu ia terkendala karena Ijazahnya. Beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan datang di Kantor untuk bagaimana nasibnya ini diperjuangkan. Dalam penetapan NIP, BKN tolak karena tidak sesuai dengan ijazah yang dibutuhkan tetapi dia sudah lulus, oleh sebab itu dia datang menghadap kami, terus kami arahkan kepada Bupati, terus Bupati arahkan untuk kita bersurta ke BKN, nah sampai dengan saat ini kami sudah bersurat namun sampai dengan saat ini juga kami belum mendapat. Hal ini juga pada rapat – rapat regional BKN di Jogja pada beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan. Hal ini juga bukan hanya dihadapi oleh Kabupaten Alor. Di Povinsi NTT ini kebanyakan juga di Flores Timur dan beberapa Kabbupaten. Hal yang sama, oleh sebab itu arahan dari Kanreg X, jangan itu bola panas itu ada pada daerah tetapi semua serahkan kepada BKN. Oleh sebab itu Bupati sudah bersurat kasi kepada BKN untuk bagaimana nasib mereka” demikian ujar Pulingmahi.
Pulingmahi pada kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa BKPSDM Kabupaten Alor sudah mengundang Kepala Kantor Regional X BKN untuk mensosialisasikan terkait dengan dana pension bagi pegawai P3K agar setelah pensiun, mereka juga nanti bisa menikmati tunjangan.
“Kami sudah mengundang bapak Kanreg X Denpasar, BKN X, untuk hadir di sini untuk sosialisasi, kalau mereka berkenan, Pemerintah berkenan, kita akan kerja sama dengan Taspen untuk memotong gaji mereka”. (Seka)
