RAPAT KOORDINASI MELALUI VIDEO CONFERENCE BERSAMA MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, MENKEU, MENSOS, DAN MENDES PDTT

RAPAT KOORDINASI MELALUI VIDEO CONFERENCE BERSAMA MENKOPOLHUKAM, MENDAGRI, MENKEU, MENSOS, DAN MENDES PDTT DENGAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

MCA, Kamis (09/04/2020) Video Conference yang dilakukan bertempat di Rumah Jabatan Bupati Alor pukul 14.00 WITA. Dalam sambutannya Menkopolhukam menyampaikan beberapa catatan untuk Kebijakan Social Safety Net dan Kerawanan yang mungkin terjadi diantaranya :

Pertama yaitu Kebijakan untuk Perlindungan Sosial dengan rincian implementasi penerima Program Keluarga Harapan, Penerima Kartu Sembako, Penerima kartu Prakerjaa, Insenstif Cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Diskon Tarif Listrik Bersubsidi.

Kedua yaitu Kebijakan untuk Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian implementasi Restrukturisasi Kredit, serta Penjaminan dan Pembiayaan Dunia Usaha khususnya untuk UMKM.

Ketiga yaitu Kebijakan untuk Belanja Negara Bidang Kesehatan dengan rincian implementasi Pembelian alat Kesehatan, Perlindungan Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit rujukan. Keempat yaitu untuk Insentif Perpajakan dan Stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Dalam Rakor ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa fokus dari Kepala-kepala Daerah saat ini adalah bagaimana harus mengelola APBDnya dalam situasi yang berubah drastis seperti ini, dan ini yang kami Kemenkeu bersama Kemendagri akan segera mengeluarkan Surat Edaran baru dalam rangka untuk memberikan arahan mengenai perubahan APBD.

Mungkin untuk memberikan gambaran awal terlebih dahulu bahwa APBD di daerah sekarang ini akan menghadapi beberapa perubahan akibat Covid-19 ini. Yang pertama transfer ke Daerah yang biasanya dari kami pusat dalam bentuk DAU, DBH, DAK fisik maupun non fisik, DID, dan Dana Desa akan mengalami perubahan. Contohnya seperti DAU yang dihitung dari pendapatan dalam negeri Netto, pendapatan kita sekarang dalam negeri Netto dengan adanya Covid-19 ini banyak bisnis yang tutup dan menurun, harga minyak turun sangat drastis, harga batubara turun, ekspor kita menurun, jadi yang kami transfer ke daerah pun akan mengalami penurunan.

Kami sedang menghitung secara hati-hati dan semaksimal mungkin agar Bapak/ibu Kepala Daerah tidak mengalami shock yang besar. Kami akan menyampaikan secara detail didalam Surat Edaran. Kedua yaitu Ekonomi di Daerah pun akan mengalami penurunan seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tempat-tempat rekreasi dan tujuan Pariwisata ditutup pasti akan menurunkan ekonomi didaerahnya masing-masing sehingga PAD di daerah pun juga turun. Jadi Pemerintah di Daerah akan menghadapi dua shock dari sisi penerimaan yaitu transfer ke daerah mungkin akan turun dan PAD yang biasa diperoleh sendiri pun akan turun.

Hal ini tolong betul-betul dipahami, oleh karena itu Intruksi dari Bapak Presiden kepada Kemenkeu dan Kemendagri bahwa dari sisi belanja harus mengalami perubahan karena kalau tidak maka Pemerintah Daerah akan mengalami bolong yang besar sekali. Padahal situasi hari ini Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sama berfokus untuk menolong rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjaga para tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit. Bidang Kesehatan menjadi prioritas nomor satu termasuk APD, Rapid Test, dll. Jadi anggaran apapun yang ada di Daerah atau Pusat harus diprioritaskan untuk Bidang Kesehatan terlebih utama.

Akan tetapi Pemerintah Pusat sendiri tidak mungkin cukup jadi diharapkan Pemerintah Daerah juga harus melakukan alokasi anggaran jangan menunggu dari Pusat duluan karena Bapak/Ibu sekalian kepala-kepala daerah yang lebih tahu rakyatnya sekarang. Jadi diharapkan dari sisi belanja APBD harus dilakukan perubahan secara radikal.

Dalam Rapat Koordinasi ini Mendagri juga menyampaikan bahwa Forum ini sangat penting sekali untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Beliau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden kepada Kepala-kepala Daerah dan juga bapak Kapolri untuk tetap menjaga kelancaran arus distribusi karena ada beberapa daerah yang melakukan penutupan jalan, dan ini membuat distribusi terutama alat dan barang Kesehatan serta bahan pangan ini menjadi terganggu dan mohon kiranya perhatian dari rekan-rekan Kepala Daerah karena akan dapat mengganggu rantai pasokan, rantai suplai untuk daerah-daerah lain.

Cukup Kompleks masalah ini, dan kembali lagi kepada leadership tiap-tiap kepala daerah untuk berinovasi seperti membuat APD sendiri seperti masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sendiri, dll. Kita melihat bahwa Krisis Kesehatan ini sudah berimbas pada Krisis Ekonomi, tapi kita berharap bahwa jangan sampai berlanjut hingga menjadi Krisis Sosial yang akhirnya dapat menyebabkan Krisis Keamanan di negeri ini. Terimakasih. Tuhan Memberkati.

Last modified on Saturday, 11 April 2020 12:20

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.