BUPATI ALOR SAMPAIKAN RESUME KUA & PPAS APBD 2020 PADA PARIPURNA DEWAN

bupati123Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan Resume Kebijakan Uumum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020  pada sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan KUA dan PPAS APBD 2020. Mengawali sambutannya Bupati Alor Drs. Amon Djobo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Bapak-Ibu yang baru saja dilantik pada beberapa waktu yang lalu dalam mengemban amanat rakyat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2019-2024 dan untuk pertama kali dalam periode yang baru ini bersama Pemerintah Daerah akan membahas dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah diawali dengan Pembahasan pendahuluan terhadap KUA dan PPAS. Pemerintah berharap, semangat kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemerintah dan DPRD akan semakin baik untuk menghasilkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Alor yang Kenyang, Sehat dan Pintar.  
Selanjutnya Bupati Alor mengatakan bahwa upaya menjaga Konsistensi terhadap waktu pembahasan dan Penetapan APBD pada setiap tahun sebagaimana yang dipersyaratkan terus kita lakukan. Untuk APBD TA. 2020, penyampaian dan pembahasan pendahuluan dokumen KUA dan PPAS antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan kita sepakati bersama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan untuk selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan  R-APBD TA. 2020. Untuk itu, Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khusus pada Badan Anggaran DPRD yang telah bersama Pemerintah membahas Dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kita berharap bersama, semoga pembahasan dan penetapan R-APBD Kabupaten Alor TA. 2020dapat  diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan APBD TA. 2020 merupakan pelaksanaan tahun pertama pemerintahan dan periode RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024; oleh karena itu, sejumlah langkah kebijakan dalam kerangka meletakkan fondasi pembangunan untuk 4 tahun kedepan dalam mencapai target-target pembangunan sudah harus dilakukan,  melalui upaya menggerakkan kehidupan masyarakat  untuk mencapai masyarakat Alor yang Kenyang, sehat dan pintar. Kebijakan ini diharapkan dapat menjembatani upaya sadar Pemerintah untuk melihat kondisi riil masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomi,melalui kualitas Sumber daya Manusia  dan sektor-sektor pendukung lainnya.

Menyimak dokumen KUA dan PPAS TA. 2020 yang telah dilakukan pembahasan Pendahuluan, ijinkan saya menyampaikan secara ringkas muatan-muatan materikedua Dokumen dimaksud, sebagai berikut:
Gambaran Kerangka Ekonomi Makro dan Asumsi Dasar
Asumsi dasar ekonomi makro nasional untuk Tahun perencanaan 2020 diproyeksikan akan tetap melanjutkan momentum positif ditengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.
Dalam rencana ekonomi makro nasional, ditetapkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 - 5,3 % dengan tema kebijakan Fiskal tahun 2020, yakni : APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM sebagai tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian Visi Indonesia 2045. Untuk RPJMN 2020 - 2024 yang merupakan tahapan ke IV RPJPN meletakkan Visi :  Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan untuk implementasi arah kebijakan sesuai RPJMN 2020-2025 dimaksud, maka tahun 2020 Pemerintah pusat meletakkan tema  Akselarasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam kaitan dengan Pembangunan Provinsi NTT, Visi Pembangunan NTT periode 2019 - 2023 adalah  NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI; dengan 5 (lima) Misi pembangunan daerah, yakni : (1) mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, (2) membangun NTT sebagai salah satu gerbong dan pusat pengembangan pariwisata nasional; (3) meningkatkan kesejahteraan dan kualitas infrastuktur untuk mempercepat pembangunan; (4) meningkatkan kualitas SDM dan (5) mewujudkan reformasi birokrasi, dengan sejumlah prioritas pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat NTT.
Struktur ekonomi makro Kabupaten Alor dilihat dari seberapa besar kontribusi 17 sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor usaha yang tersedia; data BPS menunjukkan, untuk PDRB atas harga berlaku terus mengalami peningkatan yakni dari Rp. 1.989,15 milyar lebih Tahun 2014 menjadi Rp. 2.846,08 Milyar lebih.  Berdasarkan Harga konstan 2010, PDRB juga mengalami peningkatan, yakni dari 1.817.037 juta rupiah pada Tahun 2017 menjadi 1.913.191 juta rupiah pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Kabupaten Alor mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,29 persen dan akan terus dipertahankan pada kondisi dimaksud hingga pada tahun perencanaan 2020.

Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan, yakni dari 58,50 Point pada tahun 2015, menjadi 60,14 pada tahun 2018, dan diprediksi akan mencapai 61,60 point pada tahun 2020. Untuk tahun perencanaan 2020, arah kebijakan pembangunan daerah disinergikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan provinsi NTT,  yang diletakkan pada : Pembangunan SDM dan pengembangan sektot-sektor unggulan ekonomi daerah. Arah kebijakan ini difokuskan pada beberapa aspek meliputi Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian melalui dukungan bantuan baik bibit, alsintan dan lainnya, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah, optimalisasi pengembangan potensi Pariwisata melalui pemenuhan kebutuhan 5A, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen Bumdes dan Koperasi, penyediaan infrastruktur sebagai pendukung pengembangan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akan dilakukan dengan sejumlah sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi pembangunan daerah 2019-2024. Struktur Anggaran Pendapatan Daerah;
Kebijakan Umum terhadap Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan pada beberapa hal, antara lain : Memperkuat, memperluas dan menyelaraskan objek penerimaan daerah sesuai amanat regulasi serta mengarahkan alokasi anggaran secara proporsional untuk mendukung usaha pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, maka Pendapatan Daerah pada APBD TA. 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.172Trilyun lebih; atau bertambah Rp.43,05 Milyar lebih atau meningkat 3,81% dari APBD TA.2019 sebesar  Rp. 1,129 Trilyun Lebih,  dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah;

Target PAD, pada TA. 2020 sebesar Rp. 60,92milyar lebih atau bertambah Rp. 1,14 Milyar lebih atau meningkat 1,92% dari APBD TA. 2019 sebesar Rp. 59, 77 Milyar Lebih.
Sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yakni Retribusi daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan Pajak Daerah sebesar 10,19%; sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah berkurang yang disesuaikan dengan analisis besaran potensi dan besaran realisasi  yang diterima.

Dana Perimbangan;

Target pendapatan dari Dana Perimbangan, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.905,31 milyar lebihatau bertambah sejumlah Rp.39,65 milyar lebih atau meningkat 4,58 % dari target Dana Perimbangan TA. 2019. Meningkatnya dana perimbangan akibat bertambahnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10,74 % dari DAK TA. 2019,yakni dari Rp. 229,35 Milyar lebih, meningkat menjadi Rp.254,00 Milyar lebih. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan sebesar 2,52%, yaitu dari Rp. 627,36 Milyar Lebih pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp. 643,15 Milyar lebih. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami pengurangan sebesar 8,73 % yaitu dari Rp. 8,93 Milyar lebih, berkurang menjadi Rp. 8,15 Milyar lebih. Pengurangan ini disesuaikan dengan besaran alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Alokasi pendapatan dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada APBD TA. 2020sebesar Rp.206,51milyar lebih, atau meningkat 1,10% dari alokasi TA. 2019 yang mencapai Rp. 204,27 Milyar Lebih. Meningkatnya Lai-lain Pendapatan Daerah yang sah ini berasal dari tambahan pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Tambahan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 2,07%, yakni dari Rp. 163,15 Milyar lebih pada TA. 2019 meningkat menjadi Rp. 166,52 Milyar lebih, atau bertambah              Rp. 3,37 Milyar lebih.

Struktur Belanja Daerah;
Kebijakan terhadap Belanja Daerah pada APBD TA. 2020 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Tidak Langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga; Sedangkan kebutuhan Belanja Langsung merujuk pada RKPD Tahun 2019 yang diarahkan untuk merespon kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang di masyarakat juga dimaksudkan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diarahkan baik oleh pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.Secara umum, Belanja Daerah pada APBD TA. 2020, dialokasikan sebesar Rp.1,172 Trilyun lebih, atau  berkurang 0,17% dari Belanja TA. 2019 sebesar Rp.1,174Trilyun Lebihatau berkurang sebesar Rp. 1,94 Milyar lebih. Belanja Daerah terdiri dari :
Belanja Tidak LangsungPada APBD TA.2020, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 627,52milyarlebihatau meningkat 3,01persenatau bertambah sebesar Rp. 18,34 milyar lebih, dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2019 Sebesar Rp. 609,17 Milyar Lebih.
Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai sejumlah komponen, antara lain : Kebutuhan Belanja Pegawai, yang mengalami peningkatan  12,28% atau bertambah Rp.42,21 Milyar lebih menjadi Rp. 386,06 Milyar lebih. Bertambahnya Belanja Pegawai pada TA. 2020 lebih banyak dipengaruhi oleh alokasi tambahan untuk pengangkatan PKKK serta rencana perekrutan CPNSD tahun 2019/2020.
Untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga juga mengalami peningkatan, masing-masing 20,48%, 35,90% dan 50%; sedangkan untuk Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mengalami pengurangan 9,03% atau berkurang Rp. 23,32 Milyar Lebih yakni dari Rp. 258,38 Milyar Lebih  pada TA. 2019 menjadi Rp. 235,06 Milyar lebih.Belanja Langsung
Pada APBD TA. 2020,Belanja Langsung dialokasikan sebesar                   Rp.545,23milyar lebih atau berkurang 3,59persenatau berkurang sejumlah Rp. 20,29 Milyar lebihdari target belanja langsung pada APBD TA. 2019 sejumlah Rp. 565,53 Milyar Lebih.
Alokasi Belanja Langsung difokuskan untuk mendukung kegiatan yang sifatnya prioritas dan secara rutin dilaksanakan oleh OPD, disamping kewajiban Pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk membiayai honor tenaga-tenaga kontrak di daerah, seperti tenaga kontrak kesehatan, pendidikan, tenaga pembersih, fasilitator dan pendamping kelompok masyarakat, upah-upah pungut dan sejumlah kewajiban lainnya.
Selain itu, alokasi Belanja Langsung diarahkan pula untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik maupun non fisik yang rincian alokasinya sebagaimana terdapat dalam PPAS 2020.
Stuktur Pembiayaan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.  Atas dasar dimaksud, maka Untuk Tahun perencanaan 2020, Pemerintah daerah belum mengalokasikan Pembiayaan daerah, baik untuk Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan karena Besaran Alokasi Belanja Daerah samadengan besaran Pendapatan Daerah.
Sebelumnya anggota DPRD asal PSI Donny M. Mooy melakukan interupsi ketika Bupati hendak menyampaikan  Resume KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020. Donny demikian biasa disapa menyampaikan bahwa untuk keteraturan pembahasan maka sedapat mungkin Resume KUA PPAS disampaikan sehari sebelumnya agar dapat dipedomani oleh anggota Dewan sebelum memasuki Paripurna.
Ketika ketua DPRD hendak menutup Paripurna tersebut, anggota DPRD asal Partai Demokrat Rey Atabui melakukan interupsi, bahwa terdapat perbedaan antara dokumen yang dibahas dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD terkait Penerimaan untuk itu perlu ketegasan Bupati dokumen mana yang harus dipakai  namun pernyataan tersebut ditempali langsung oleh beberapa anggota DPRD lainnya sehingga jalannya sidang sedikit gaduh, namun dengan ketegasan ibu Ketua DPRD maka Sidang Paripurna dalam rangka Penandatanganan KUA PPAS Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 dapat ditutup dengan aman.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.