BUPATI ALOR SAMPAIKAN KUA & PPAS PERUBAHAN APBD 2019 PADA PARIPURNA DEWAN

pariurna

(Sidang Paripurna Penandatanganan KUA & PPAS Perubahan APBD 2019 ; foto by Eman)

Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan Resume Kebijakan Uumum Aanggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019  pada sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019. Mengawali sambutannya Bupati Alor Drs. Amon Djobo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya dalam penyelenggaraan Festival Panggil Ikan yang sementara berlangsung di Kabupaten Alor. Kita semua berharap, even ini memberikan dampak bagi perkembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Alor sekaligus memberikan nilai tambah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya Bupati Alor mengatakan bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman penngelolaan Keuangan Daerah khusus yang mengatur tentang Perubahan APBD, secara jelas menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Perubahan APBD jika keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis beanja. Hal yang sama diatur kembali dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APB Tahun Anggaran 2019. Disamping itu, berdasarkan aporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, ditemukan sejumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang wajib dibiayai kembali pada Perubahan APBD Tahun 2019.

paripurna1
Atas Dasar ketentuan dimaksud, sealigus dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 telah disusun untuk dibahas bersama DPD sebagai mitra Pemerintah Daerah yang teah diawali melalui pembahasan Pendahuluan antara TAPD bersama Banggar DPRD.STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan Umum terhadap Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada Optimalisasi pemanfaatan objek0objek pendapatan yang secara menyeluruh berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 ditargetkan meningkat 1,63 % atau bertambah Rp. 18.43 Milyar lebih, menjadi Rp. 1.148 Trilyun lebih jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Anggaran Murni sebesar Rp. 1.129 Trilyun Lebih, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sekitar 30.26 % atau bertambah Rp. 18.08 Miyar menjadi Rp. 77.86 Milyar Lebih. Tambahan PAD pada Perubahan APBD ini berasal dari Tambahan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Tambahan Retribusi pada sejumlah Perangkat Daerah. Selain itu, sumber Lain – lain  PAD yang sah bertambah 51.29 % yang berasal dari Denda Keterlambatan Pekerjaan, Tambahan dari TPTGR dan Penyelesaian sejumlah hasil temuan; sedangkan Pendapatan dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan.
Selain itu struktur Pendapatan Daerah yang bersumber dari  Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2019 hanya bertambah Rp. 200.000. Tambahan pada Dana Perimbangan ini bersumber dari DAK Non Fisik pada BOP PAUD yang disesuaikan dengan Pagu definitif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Aokasi Umum tidak mengalami perubahan. Selain PAD dan Dana Perimbangan, Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2019 mengalami peningkatan 0.17 % atau bertambah Rp. 342.59 Juta Lebih dari Rp. 204.27 Milyar Lebih pada APBD Murni Tahun 2019.STRUKTUR BELANJA DAERAH
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 disusun dengan harapan dapat mencapai hasil dari input yang direncanakan. Disamping itu, dengan memperhatikan tambahan pendapatan serta kebutuhan OPD berdasarkan hasil evaluasi pada Semester I Tahun 2019, hasil perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Sisa Hasil Pekerjaan yang harus diselesaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan  APBD untuk efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Pada Perubahan APBD Tahun 2019, Belanja Daerah diusulkan bertambah sebesar Rp. 55.57 Milyar Lebih atau meningkat 4.73 % dari APBD Murnni Tahun 2019, sehingga total Belanja Daerah pada Perubahan ABPD menjadi Rp. 1.230 Trilyun Lebih jika dibandingkan dengan Alokasi Belanja Daerah pada Anggaran Murni sebesar Rp. 1.174 Trilyun Lebih. Belanja Daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 621.32 Milyar Lebih atau bertambah Rp. 12.14 Milyar Lebih atau meningkat 1.99 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 608.95 Milyar Lebih atau bertambah Rp. 43.42 Milyar Lebih atau meningkat 7.68 %. Alokasi Belanja Tambahan pada Belanja Langsung dimaksud digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Prioritas pada OPD serta Penyelesaian sisa hak pihak ketiga.
Struktur Pembiayaan Daerah
Struktur pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 bersumber dari Rencana Pinjaman Daerah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sesuai LHP BPK Tahun 2018 sejumlah Rp. 37.63 Milyar Lebih, sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian maka Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp. 82.13 Miyar Lebih yang digunakan untuk menutup devisit anggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019, sehingga tidak ada SILPA Tahun Berkenan atau Berimbang.
Demikian Resume Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 dan diserahkan kepada Rapat Paripurna Dewan untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Last modified on Wednesday, 24 July 2019 00:49

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.