KPK LAKUKAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

bupatiBertempat di Ruang Kerja Bupati Alor hadir Pejabat KPK Perwakilan NTT, Alfi dkk bersama 10 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Alor. Turut hadir pula dalam rapat ini Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, para Asisten Sekretaris Daerah serta beberapa pejabat terkait lainnya. Rapat ini membahas indikator dan capaian Pemberantasan Korupsi Terintegerasi di Kabupaten Alor. Sepuluh OPD yang menjadi objek pemberantasan korupsi antar lain adalah Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah. Khusus untuk capaian-capaian dari indikator Pemberantasan Korupsi Terintegerasi di Kabupaten Alor meliputi beberapa obyek antara lain Penyimpangan penggunaan dana daerah dan aset daerah; Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap aparatur pelaku tindakan korupsi di daerah; dan Kegiatan fisik yang disejajarkan dengan aturan-aturan yang berlaku.
Dalam arahannya Bupati Alor menyatakan seluruh capaian-capaian indikator yang mengarah ke keberhasilan pembangunan perlu didukung dan ditopang, sedangkan indikator-indikator capaian yang belum mengarah ke keberhasilan dan masih dibawah target harus menjadi perhatian serius dan mendapat dorongan dari para pimpinan OPD sehingga program kegiatan  dan dana yang dikeluarkan dengan dapat disejajarkan dengan indicator capaian yang telah disampaikan.
KPK juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah khususnya para pimpinan OPD atas terobosan-terobosan yang telah dilakukan untuk mencapai target serta merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun pada tahun 2018 lalu.
Diharapkan dengan dukungan, perhatian, harapan serta topangan dari pihak KPK terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Korupsi Terintegerasi ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berjalan sesuai dengan asas-asas hukum  

Last modified on Saturday, 20 July 2019 06:38

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.